Minggu, 18 Apr 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Fraksi PDIP Minta Rekomendasi LKPJ Diatensi

11 Maret 2021, 19: 44: 38 WIB | editor : I Putu Suyatra

Fraksi PDIP Minta Rekomendasi LKPJ Diatensi

Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan merampungkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2020.

Rekomendasi tersebut disepakati dalam rapat kerja pada Rabu (10/3) yang mengagendakan laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait LKPJ yang telah disampaikan dalam sidang paripurna sebelumnya.

Secara umum, seluruh komisi di DPRD Tabanan menyetujui poin-poin yang akan disampaikan sebagai rekomendasi terhadap LKPJ. Rekomendasi ini rencananya akan diuraikan dalam Sidang Paripurna secara virtual pada Jumat (12/3).

Baca juga: Viral di Tiktok, Rujak Jambu Kristal Bisa Laku 120 Kg per Hari

Kendati secara umum seluruh komisi menyetujui poin-poin rekomendasi tersebut, rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga itu menekankan beberapa hal penting.

Di antaranya soal perbaikan infrastruktur transportasi, khususnya jalan rusak. Serta persoalan yang terkait pengelolaan sampah. Dua hal itu masuk ke dalam poin rekomendasi yang akan disampaikan Dewan pada sidang paripurna hari ini.

Seperti diterangkan Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara. Pihaknya berharap, rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2020, termasuk dua hal penting yang ditekankan dalam rapat kerja tersebut memperoleh perhatian penting dari pihak eksekutif di bawah kepemimpinan bupati.

“Rekomendasi itu agar benar-benar diatensi,” ujar Lara yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan tersebut usai rapat.

Dikatakan, selama ini persoalan jalan paling sering menyita perhatian. Sehingga ke depannya, persoalan ini tentunya memerlukan perhatian serius serta prioritas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. “Agar benar-benar bisa diwujudkan,” sambungnya lagi.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, seiring pertumbuhan penduduk, persoalan sampah juga tidak bisa dikesampingkan. Bahkan, persoalan yang satu ini sudah terhitung krusial.

Pihaknya di DPRD Tabanan mendorong, persoalan sampah ini mulai diperhatikan dengan menjalankan pengelolaan yang dimulai dari tingkat rumah tangga. Sehingga yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mandung hanya residu saja. Dan ini sekaligus untuk mengurangi beban daya tampung TPA tersebut.

“Apalagi ada aturan di Desa Adat menyatakan di masing-masing Desa Adat harus memiliki pengolahan. Ini harus digerakan untuk penanganan sampah ini. Solusinya, di masing-masing desa, sampah harus diolah. Mana yang organik dan bisa diolah menjadi pupuk. Mana yang anorganik yang bisa didaur ulang menjadi barang yang dimanfaatkan kembali,” pungkasnya.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news