Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali
Soal Dugaan Korupsi Rumdin Sekda Buleleng

Puspaka Angkat Bicara, Kembalikan Uang Rp 900 Juta Lebih

19 Maret 2021, 19: 45: 47 WIB | editor : Nyoman Suarna

Puspaka Angkat Bicara, Kembalikan Uang Rp 900 Juta Lebih

ANGKAT BICARA : Dewa Ketut Puspaka (baju putih) saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di ruang rapat Kantor BPD Bali Cabang Singaraja, Jumat (19/3). (Dian Suryantini/Bali Express)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS ­– Kejaksaan Tinggi Bali kini tengah mengendus adanya dugaan korupsi yang dilakukan mantan Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka. Kerugian yang diakibatkan atas dugaan kasus korupsi itu dari Kejati Bali menyebut angka Rp 836 juta lebih. Atas hal tersebut, mantan Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka pun akhirnya angkat bicara setelah beberapa lama bergeming.

Kamis (19/3) siang Dewa Puspaka mendatangi kantor BPD Bali Cabang Singaraja di Jalan Dewi Sartika. Kedatangan Dewa Puspaka didampingi putranya I Dewa Gede Radhea Prana Prabawa. Kabarnya Puspaka datang untuk menyetorkan uang sejumlah Rp 923.400.000,- yang merupakan uang sewa rumah jabatan tahun 2014-2020. Pengembalian uang sewa itu dilakukan, lantaran ia tak mau dianggap menimbulkan kerugian Negara. Ditemui usai menyetorkan dana tersebut Dewa Puspaka yang merupakan Sekda Buleleng periode 2011-2020 itu menegaskan tidak ada niat untuk menggelapkan uang Negara. Uang sewa rumah tersebut ia terima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana tertanggal 31 Desember 2014.

Dalam SK tersebut menyebutkan rumah yang berlokasi di Jalan Kumbakarna, LC X Nomor 14 X, Singaraja atas nama Indriani sebagai rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan rumah pribadi menjadi rumah dinas itu pun mengacu pada Permendagri Nomor 7 tahun 2006. Selain itu juga berdasarkan petunjuk Dirjen Keuangan Daerang Kemendagri Nomor 1 April 2013 tentang penjelasan sewa rumah Sekretaris Daerah.

Baca juga: Usut Korupsi LPD Sunantaya, Kejari Tabanan Tambah Dua Saksi

Puspaka juga menyebut harga sewa rumah tersebut Rp 15 juta per bulan. Hal itu juga sudah disesuaikan Pemkab Buleleng melalui tim appraisal. Ia pun tak menampik saat rumah pribadinya dijadikan rumah dinas, ia masih tetap tinggal di rumah tersebut. Kondisi itu pun disesuaikan dengan petunjuk Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Nomor 641.2/519/KEDUA. Disebutkan Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak memiliki rumah dinas jabatan bagi Sekretaris Daerah, maka berdasarkan petunjuk tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyediakan rumah melalui sewa sebgai rumah dinas. “Saya sangat menghormati proses hukum. Sedikitpun saya tidak pernah berpikir untuk mencari keuntungan pribadi. Atas itikad baik saya, hari ini haya kembalikan uang sewa tersebut,” jelasnya ketika berkesempatan bertemu dengan sejumlah wartawan di ruang rapat Kantor BPD Bali Cabang Singaraja.

Puspaka pun membeber soal sewa rumah dinas Sekretaris Daerah tidak saja hanya terjadi pada dirinya, namun juga pada sekda-sekda yang menjabat sebelumnya dan selalu mengacu pada peraturan hukum. “Jadi ini sudah dibahas bersama DPRD dan juga tertuang dalam anggaran APBD. Sewa rumah ini dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada. Paying hukumnya sudah ada. Ini dari sekda-sekda sebelumnya juga sudah terjadi, tidak hanya di era saya saja. Bahkan wakil bupati juga menerima hal yang sama,” jelasnya lagi.

Akan tetapi Kejati Bali memandang langkah tersebut adalah pelanggaran. Akhirnya Puspaka pun mengembalikan uang sewa tersebut. Jumlah yang dikembalikan Puspaka melebihi jumlah hitungan dari Kejati Bali yang hanya Rp 836 juta lebih. Sementara setelah dihitung berdasarkan SPJ tahun 2014 hingga 2020, uang sewa rumah dinas yang diterima setelah dipotong pajak hampil Rp 1 miliar. Ia pun menyebut sewa rumah pribadi menjadi rumah dinas ini terjadi sejak era Bupati Putu Bagiada dan wakil bupati Nyoman Sudjidra. Ia pun merasa terpukul atas pemberitaan yang hanya menyebut dirinya. “Dari yang saya tau di media kok hanya saya saja yang disebut oleh Kejati. Padahal saya dan pak wakil (Nyoman Sudjidra, red) diperiksa oleh Kejati bulan lalu. Mungkin karena sebelumnya pak wakil sudah mengembalikan uang sewa, dan saya sekarang mengikuti jejak pak wakil juga untuk mengembalikan uang sewa. Kedudukan saya, pak wakil dan sekda-sekda sebelumnya tidak berbeda dimata hukum,” terangnya.

Ia pun berharap Pemkab Buleleng dapat segera mengupayakan rumah jabatan untuk wakil bupati dan sekretaris daerah, agar dikemudian hari tidak memunculkan persoalan yang sama. “Meski keuangan sangat terbatas, saya harap ada upaya untuk membuat rumah jabatan agar tidak ada masalah hukum lagi. Jangan ada rumah sewa seperti ini lagi,” ujarnya.

(bx/dhi/man/JPR)

 TOP