Minggu, 26 Sep 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Golkar Bali Respon Positif Rencana Revisi UU Nomor 33

04 April 2021, 20: 50: 35 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Golkar Bali Respon Positif Rencana Revisi UU Nomor 33

WEBINAR : Webinar Golkar Bali dengan tema tentang Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 di Sekretariat DPD Partai Golkar Bali, Jumat (2/4). (istimewa)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Golkar Bali gelar webinar soal 'Mewujudkan Keadilan dan Keselarasan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali serta Pemda Lainnya, Melalui Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004. 

Kegiatan yang dilakukan dari Sekretariat DPD Partai Golkar Bali, Jumat (2/4) lalu, rencana revisi Undang Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 itu, mendapatkan respon positif dari peserta webinar.

Sejumlah tokoh terlibat. Narasumber terdiri dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan Ramantha. 

Baca juga: Vaksinasi di Tiga Kawasan Zona Hijau Dekati Seratus Persen

Kemudian Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Dr. Drs. I Nyoman Sunarta. Selain itu ada juga Prof. Dr. I Made Suwitra yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

“Saya sangat mengapresiasi dengan adanya webinar yang digelar oleh Golkar Bali ini. Ini bisa menjadi bahan kami di DPR RI dalam melakukan pembahasan Revisi UU (Nomor 33 Tahun 2004) ini,” jelas Azis Syamsudin.

Pada Webinar tersebut, seluruh narasumber sangat mendukung  revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 itu. Mereka meminta agar salah satu poin yang dimasukkan, yakni pengaturan sumber daya lainnya. Seperti sektor pariwisata ataupun sektor lainnya yang belum terakomodir untuk menjadi obyek dana bagi hasil antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Perlu juga perluasan dari arti Sumber Daya Alam (SDA) dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Agar kedepannya tidak hanya berkaitan dengan SDA yang nampak secara fisik seperti pertambangan. 

Dengan demikian, SDA non fisik seperti pariwisata bisa mendapat dana bagi hasil yang proposional dari Pemerintah Pusat. Apalagi Bali selalu menyumbangkan devisa yang cukup besar bagi negara. 

Azis berpandangan, daerah yang tidak memiliki SDA fisik seperti Bali, memang harus mendapat perhatian soal dana bagi hasil. Pasalnya, di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tidak ada proses pembagian distribusi keuangan antara pusat dan daerah, terlebih dari hasil sektor pariwisata.

“Saya sependapat dengan adanya bagi hasil. Ini merupakan bentuk perhatian bagi daerah-daerah yang bergantung dari sektor pariwisata. Seperti Bali dan Jogjakarta, termasuk daerah-daerah lainnya yang tidak masuk dalam pembagian dana dari SDA,” sambung dia.

Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry didampingi Sektetaris DPD Partai Golkar Bali, Made Dauh Wijana menjelaskan, banyak masukan maupun kajian dari para narasumber dan peserta. 

“Apa yang disampaikan dan masukan dari para narasumber maupun peserta sudah lengkap. Seluruh pihak sangat setuju dan mendukung penuh rencana revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 ini,” jelasnya.

Golkar Bali berharap, kedepan ada pengaturan pembagian perimbangan keuangan dari sektor pariwisata. “Kami bersyukur revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 masuk dalam Prolegnas DPR RI. Ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat Bali untuk memperjuangkan haknya terhadap kontribusi dari sektor pariwisata,” tandasnya. 

(bx/ade/rin/JPR)

 TOP