Selasa, 20 Apr 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Villa Berkedok Rumah Mewah Menjamur di Badung

06 April 2021, 07: 33: 42 WIB | editor : Nyoman Suarna

Villa Berkedok Rumah Mewah Menjamur di Badung

Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Pesedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutama (istimewa)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Properti mewah yang telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) rumah jumlahnya kian menjamur di wilayah Kabupaten Badung. Hanya saja peruntukan rumah mewah tersebut bukan untuk ditempati, melainkan disewakan kepada wisatawan. Difungsikan sebagai villa. Usaha seperti ini banyak berdiri di kawasan pemukiman yang dekat dengan objek wisata. Seperti Canggu, Seminyak, hingga Tumbak Bayuh.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pesedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutama mengungkapkan, upaya menghindari pajak ini pun kini menjadi target sasaran Bapenda dan Pesedahan Agung Badung guna meningkatkan pendapatan di masa pandemi Covid-19. “Rumah mewah yang disewakan untuk wisatawan juga menjadi sasaran untuk meningkatkan pendapatan. Walau izinnya rumah tinggal, namun kan disewakan untuk wisatawan. Ini yang akan kami sasar,” ujarnya Senin (5/4).

Sutama menambahkan, pihaknya akan membuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bila menemukan adanya villa berkedok rumah mewah beroperasional. NPWPD diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah. “Sebelum kami kenakan pajak akan dibuatkan NPWPD. Kalau sudah punya NPWPD baru kami tagih pajaknya,” ucapnya.

Baca juga: Soal Tangkil Hari Raya Galungan, MDA Denpasar Samakan Persepsi 

Birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan ini mengakui, pandemi Covid 19 yang melanda sejak Maret 2020 telah berdampak luas pada sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung Pemkab Badung. Akibatnya, penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan signifikan. “Karena itu di tengah situasi sulit dan tidak menentu, kami telah berupaya optimal agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tetap mengalir ke kas daerah,” paparnya.

Lebih lanjut Sutama menjelaskan, terdapat beberapa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam situasi pandemi Covid 19 yang dilaksanakan dalam rangka tetap mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Seperti pengawasan oleh petugas untuk wajib pajak yang masih operasional, dan penyampaian surat himbauan untuk tetap melakukan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak daerah. 

Pada 2020 lalu, wajib pajak baru yang terdaftar sejumlah 851. Terdiri atas wajib pajak hotel 361, wajib pajak restoran 241, wajib pajak hiburan 79, wajib pajak air tanah 130, wajib pajak parkir tiga, wajib pajak mineral bukan logam dan batuan satu wajib pajak, dan wajib pajak reklame 36. “Pertumbuhan wajib pajak baru ini terutama pada triwulan I 2020 sebelum terjadinya pandemi Covid 19,” terangnya.

Setelah terjadi pandemi, keadaan mulai berubah. Sutama menerangkan jumlah wajib pajak yang usahanya tutup akibat pandemi, baik secara permanen maupun tutup operasional sementara sejumlah 1.456 wajib pajak. Rincian wajib pajak hotel 704, wajib pajak restoran 552, wajib pajak hiburan 167, wajib pajak parkir tujuh, wajib pajak air tanah 15 dan satu wajib pajak mineral bukan logam.  (esa)

(bx/wan/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news