Selasa, 20 Apr 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali
Gelar Aksi Damai

Karyawan TIKI Denpasar Pertanyakan Status, Upah dan Serikat Pekerja

07 April 2021, 21: 54: 49 WIB | editor : Nyoman Suarna

Karyawan TIKI Denpasar Pertanyakan Status, Upah dan Serikat Pekerja

AKSI DAMAI : Karyawan TIKI Denpasar melakukan aksi damai depan kantor di Jalan Letda Regug Nomor 1 Denpasar, Rabu (7/4) (IGN Agung Bayu SN/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS- Sejumlah karyawan TIKI Denpasar menggelar aksi damai depan kantor TIKI, Jalan Letda Regug, Denpasar Rabu (7/4). Dalam terik matahari, mereka menuntut kejelasakan kepada perusahaan dengan tergabung dalam serikat Pekerja Basis PT. Amanah Abadi Bali.

Koordinator aksi, Januar mengatakan ada tiga tuntutan yang dilayangkan para karyawan tersebut. Yakni kejelasan status, upah di bawah UMK dan juga terkait pemberangusan serikat pekerja. Januar menjelaskan, kejelasan yang dimaksud tersebut adalah hingga saat ini di perusahaan tidak ada memberikan surat pengangkatan kepada karyawannya. Padahal sebelumnya menurutnya ada perjanjian secara lisan tentang hal itu. “Ada yang sampai 33 tahun bekerja tidak pernah menerima surat pengangkatan. Itu yang kami tagih kepada manajemen,” katanya.

 Selain itu, pihaknya juga menuntut manajemen terkait dengan adanya pemotongan gaji atau upah yang di bawah UMK. Padahal, selama ini pengantaran jasa pengiriman barang tidak berkurang, meskipun dalam masa pandemi. “Terakhir gaji kami Rp 2 juta, dan saya pribadi Rp 1.8 juta. Artinya kan terjadi pemotongan upah di bawah UMK,” tegasnya.

Baca juga: Kontrak Selesai, Petugas Tracking Berkurang Seratus Orang

Belum lagi mengenai keselamatan kerja bagi para karyawan yang belum mendapat kejelasan. Ada yang sudah bekerja selama enam tahun, namun belum mendapat jaminan keselamatan kerja. Selain kejelasan status serta upah yang di bawah UMK, para karyawan ini juga mempertanyakan pemberangusan serikat pekerja yang dibentuk 19 Agustus 2020. Serikat pekerja diberangus ketika memberitahukan keberadaan serikat pekerja ke perusahaan pada 17 November 2020.

 Tindakan yang diduga dilakukan menajemen ini lantas di laporkan ke Polda Bali pada 23 Desember 2020. Pihaknya menambahkan bahwa terkait permasalahan ini juga sudah dilakukan musyawarah secara bipartit dan tripartit namun gagal. “Oleh karena itu, aksi ini kami gelar supaya pimpinan mengetahuinya dan bisa bertemu langsung. Kami juga sudah jalani semua prosedur baik di Disnaker kota maupun provinsi, tapi belum ada kejelasan,” imbuh Januar.

 Sementara pihak Kuasa Hukum PT. Amanah Abadi Bali Edward Tobing menjelaskan bahwa permasalahan ini bukan terkait serikat pekerja, namun masalah kinerja pribadi salah satu karyawan. Yang mana pada November 2020, perusahaan memindahkan yang bersangkutan ke Jembrana, tetapi tidak berkenan dan kemudian membawa-bawa dirinya sebagai ketua serikat pekerja.

 Tobing mengatakan, serikat pekerja tersebut tidak tercatat secara resmi di Disnaker. Bahkan menurut pengakuannya, perusahaan tidak pernah melakukan pemberangusan serikat pekerja. “Mengenai serikat pekerja, tidak pernah ada pemberangusan, kami mendukung kalau mereka membentuk serikat pekerja,”  katanya. “Kami bantu dan tidak menghalang-halangi asal sesuai dengan koridor hukum yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,” tegasnya.

Soal pemotongan gaji di bawah UMK, menurutnya juga sudah dengan surat pernyataan dan jam kerja menyesuaikan dengan gaji yang diterima. Selain itu, wajar hal itu dilakukan mengingat semua perusahaan di Bali terkena dampak pandemi Covid-19. “Kami memotong gaji 50 persen dengan adanya surat pernyataannya dan jam kerja menyesuaikan dengan gaji yang diterima. Bulan November 2020 sudah ada pemulihan gaji, dari 50 persen menjadi 30 persen dan kami punya buktinya. Hal ini seharusnya diselesaikan dengan musyawarah,” tandasnya. 

(bx/dip/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news