Selasa, 11 May 2021
baliexpress
Home > Balinese
icon featured
Balinese

Desa Adat Kesiman Tutup Aktivitas Ashram Krishna Balaram 

18 April 2021, 15: 26: 02 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Desa Adat Kesiman Tutup Aktivitas Ashram Krishna Balaram 

DITUTUP : Pihak Desa Adat Kesiman menutup segala aktivitas ritual yang dilakukan di dalam Ashram Krishna yang terletak di Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar, Minggu (18/4).  (istimewa)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Desa Adat Kesiman dengan tegas menutup segala aktivitas ritual yang dilakukan di dalam Ashram Krishna yang terletak di Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar, Minggu (18/4). 

Penutupan dilakukan oleh Jro Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna, ST., MM., didampingi Prajuru Adat dan Pacalang Desa Adat. Hadir pula berbagai komponen dari Forum Komunikasi Taksu Bali dan pihak berwajib.

Dalam kesempatan itu, Jro Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna, menegaskan bahwa ritual yang dilaksanakan di Ashram tersebut telah bertentangan dengan dresta adat Bali dan sudah jelas menggunakan cara-cara Sampradaya di dalam Ashram ini. Berdalih untuk tempat belajar Weda, ternyata di dalam Ashram mengembangkan ajaran Sampradaya non dresta Bali yang sangat menyimpang dengan ajaran Hindu Bali.

Baca juga: Otsus: Komitmen Jokowi Menyejahterakan Rakyat Papua

Desa Adat Kesiman Tutup Aktivitas Ashram Hare Krishna (Istimewa)

Jro Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna mengungkapkan, pihaknya mulai terusik ketika ada utusan datang dari Ashram Krisna Balaram untuk meminta permakluman dan izin menggunakan Setra Adat Kesiman untuk melaksanakan upacara pembakaran jenazah untuk bakta dari Ashram mereka. 

Oleh Desa Adat, permohonan itu ditolak. Hal itu, memantik keinginan dari Desa Adat dan Prajuru untuk melihat lebih mendalam aktivitas di dalam Ashram yang selama bertahun-tahun ada di wilayah Desa Adat Kesiman. Dan, ternyata benar, telah terjadi banyak penyelewengan kegiatan ritual dresta adat Bali di Ashram tersebut.

‘’Berpedoman dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Surat Keputusan Bersama PHDI – MDA Provinsi Bali, kami turun sidak dan menutup segala aktivitas ritual di Ashram tersebut. Kami sudah serahkan surat penutupannya dan Pacalang beserta masyarakat kami akan mengawasi aktivitasnya. Jika masih membandel, kami akan kenakan sanksi adat,’’ tegas Jro Bendesa Ketut Wisna.

Sementara Sekretaris Umum Forkom Taksu Bali, Khismayana Widjanegara mengatakan, pihaknya akan mendukung dan selalu ada bersama Desa Adat di seluruh Bali mengawal keberadaan dresta adat dan Hindu Bali. 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) – MDA ( Majelis Desa Adat ) yang telah melarang kegiatan Sampradaya di wawidangan Desa Adat, merupakan upaya penegakan dresta Hindu Bali, budaya dan adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur Bali.

‘’Kami yang terdiri 40 elemen ormas, peguyuban, yayasan dan sanggar seni budaya Bali, tidak ada kompromi untuk perusak dresta, adat dan budaya yang bernafaskan Hindu Bali,’’ tegas Khismayana.

Koordinator Tim Hukum Bali Metangi, I Komang Sutrisna, SH., menegaskan, gerak langkah Desa Adat untuk melakukan sidak, turun ke lokasi Ashram dan melakukan penutupan atas aktivitas ritual yang melenceng dari Dresta Adat memiliki kekuatan hukum yang kuat. 

Desa adat, tambah Sutrisna, dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menetapkan aturan-aturan sendiri berupa awig-awig berupa hukum adat. Penyusunan awig-awig desa bersumber dari falsafah Tri Hita Karana, yaitu mengatur keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam.

Dikatakan Sutrisna, Desa Adat memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, terdapat dalam bagian kesatu, Pasal 21, yang mengatakan Desa Adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala.

Sementara SKB PHDI-MDA Bali, lanjut Sutrisna, menegaskan, Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dan Kecamatan beserta Prajuru Desa Adat se-Bali untuk secara bersama-sama melaksanakan salah satunya, melarang Sampradaya non-dresta Bali di Bali menggunakan pura dan wawidangan-nya, tempat-tempat umum/fasilitas publik, seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk melaksanakan kegiatannya. Sekain itu, melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan Sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya.

‘’Ashram ini sudah diawasi, dipantau dan akhirnya diketahui pengembangan ajaran Sampradaya non dresta Bali, sehingga dapat dilakukan pelarangan dengan melakukan penutupan aktivitasnya,’’ tegas Sutrisna.

Jro Bendesa yang akrab dipanggil JMW ini, juga menambahkan setelah pihaknya mengecek keberadaan penduduk yang ada di dalam Ashram, didapat bukti dan fakta, kebanyakan adalah penduduk di luar Denpasar yang ada dan tinggal di sana. Walau ada yang sudah bertempat tinggal secara Dinas, namun tidak terdaftar sebagai krama adat.

‘’Kami sempat bertanya, ini tempat ibadah atau apa?. Dijawab tempat belajar. Tapi kami saksikan sendiri, Ashram ini tempat pemujaan dengan cara-cara Sampradaya non dresta Bali. Dengan berpedoman SKB PHDI – MDA dan kewenangan sesuai Perda Desa Adat, segala kegiatan yang berkamuplase ini, harus dihentikan dan ditutup,’’ tandasnya.

(bx/rin/rin/JPR)

 TOP