Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali
Soal Dugaan Penistaan Agama

Ormas Hindu Harapkan Kasus Hukum tak Menguap

18 April 2021, 19: 07: 24 WIB | editor : Nyoman Suarna

Ormas Hindu Harapkan Kasus Hukum tak Menguap

K.A Widiantara Ketua DPP Peradah Indonesia Bali. (istimewa)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Desak Made Darmawati memang telah menyampaikan permohonan maaf di hadapan umat Hindu melalui majelis keumatan Pengurus Harian PHDI, WHDI, para pimpinan organsasi keagamaan Hindu hingga tokoh Hindu yang disaksikan oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Tri Handoko Seto pada  pertemuan di Jakarta, Sabtu (17/4) malam. Namun, DPP Peradah Indonesia Bali berharap kasus ini tak berhenti disana. Pasalnya desakan umat Hindu untuk diproses secara hukum mengalir deras.

Ketua DPP Peradah Indonesia Bali, I Komang Agus Widiantara, M.I.Kom saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (18/4) mendorong agar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan mualaf tersebut agar dikawal proses hukumnya. Sehingga tak menguap begitu saja.

"Membaca dan melihat respon umat Hindu atas kasus itu di media sosial sudah jelas, sudah dimaafkan. Tapi ranah hukum  harus tetap jalan. Ini masalah keadilan dan menguji hukum kita, apakah masih berpihak kepada minoritas atau tidak. Umat Hindu harus ikut mengawal,"ujar Widiantara.

Baca juga: Desak Made Mohon Maaf, Persadha Nusantara Tetap Tempuh Upaya Hukum

Ia menilai kemarahan umat Hindu pasca viralnya video ceramah DMD beberapa hari terakhir ini semakin memuncak. Meskipun tidak bermaksud untuk mengolok-ngolok Hindu seperti dalam pernyataan maaf DMD dihadapkan majelis Hindu, wanita yang juga berprofesi dosen itu dinilai telah melecehkan, mediskriditkan dan menghina kepercayaan yang dulu ia yakini.

"Sangat miris. Seorang intelektual kampus memiliki nalar beragama yang intoleran dan berpotensi menyulut SARA. Apalagi pemerintah sudah bersusah payah membangun moderasi beragama,"tambah Agus Widiantara yang juga staf pengajar di STAHN Mpu Kuturan Singaraja ini.

Sebenarnya, tambah dia banyak pihak yang kecewa. Karena persoalan tersebut harus selesai dengan ucapan maaf dan selembar materai. Padahal, apa yang disampaikan dalam rekaman video, telah melukai perasaan umat Hindu di Indonesia.

Harus diakui, pelecehan terhadap Hindu selama ini di Indonesia direspon dingin oleh umat Hindu sendiri. Mulai dari perusakan tempat ibadah diberbagai daerah dengan motif tertentu hingga pelecehan simbol-simbol keagamaan yang dilakukan secara sengaja atau tidak.

"Semuanya berlalu begitu saja. Dan umat Hindu mengandalkan hukum karma. Untuk kasus ini sebagai pembelajaran tentu hukum negara harus ikut hadir,"tegasnya.

Pihaknya berharap, agar umat Hindu dimana pun berada untuk ikut mengawal dan memberikan dukungan kepada majelis keumatan agar kasus DMD bisa dituntaskan secara hukum. Begitupun harapan kepada peenegak hukum agar kasus ini ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yng berlaku dan prinsip keadilan seperti yang telah dilaporkan boleh organ-organ Hindu.

"Siapapun di negeri ini harus tunduk dan tidak kebal dengan hukum selama bukti kesalahannya kongkret dan merugikan terutama bagi umat Hindu,"pungkasnya.

Desakan agar kasus Desak Made Darmawati diproses hukum juga disampaikan ormas Persadha Nusantara. Waketum Persadha Nusantara Gede Suardana kepada media, Minggu (18/4) mengatakan permintaan maaf tersebut tidak akan menghapus tindakan dan ucapan penistaan agama Hindu yang telah dilakukan oleh Desak Made Darmawati.

“Cara yang elegan dan damai untuk menuntaskan penodaan agama ini adalah dengan menempuh proses hukum,” ujarnya.

Suardana menambahkan bahwa Darmawati dalam permintaan maaf poin 4 telah mengakui perbuatannya dan siap bertanggungjawab membuktikan bahwa ia telah pelakukan penistaan dan penodaan agama dengan menyebutkan Tuhan agama Hindu lebih dari satu serta menyebutkan Bali dipenuni setan.

"Pada point 4 dalam surat pernyataannya tersebut kan sudah jelas siap bertanggung jawab membuktikan bahwa telah melakukan penistaan dan penodaan agama," imbuhnya

Sementara itu, Ketua DPD Persadha Nusantara Bali I Ketut Sae Tanju meminta agar Polda Bali tidak menolak laporan yang akan diajukan bersama ormas Hindu lainnya pada Senin (19/4).

“Setahu kami polisi di Indonesia itu satu jadi di mana saja bisa melapor. Kita yakin Polda Bali akan melayani umat bukan cari selamat jika menolak laporan kami nanti. Berbeda dengan pengadilan yang sudah diatur juridiksi wilayahnya,” singkat Tanju.

(bx/dik/man/JPR)

 TOP