Selasa, 11 May 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali
Rumdis Eks Sekda Buleleng

Ahli Pidana Unud Sebut Bukan Pelanggaran Hukum

18 April 2021, 19: 10: 26 WIB | editor : Nyoman Suarna

Ahli Pidana Unud Sebut Bukan Pelanggaran Hukum

Kasi Penkum Kejati Bali A. Luga Harlianto (DOK.BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Sewa rumah dinas (Rumdis) mantan Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka mendapat perhatian ahli hukum pidana Universitas Udayana (Unud) I Gusti Ketut Ariawan. Ariawan dikonfirmasi, Minggu (18/4) mengatakan, sewa rumah yang dilakukan Pemkab Buleleng tidak melanggar hukum karena didasarkan pada Permendagri 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. 

Dasar lainnya adalah Perda Kabupaten Buleleng tentang APBD. Perda tersebut diteken langsung bupati Buleleng sebagai kepala daerah. “Saya sudah mengkaji isi perda dan permendagri tersebut. Saya simpulkan tidak saya temukan perbuatan melanggar hukum,” ujar Ariawan.

Dijelaskan Ariawan, sewa rumdis yang dipraktikkan Puspaka juga dilakukan Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra. Pun demikian, Sutjidra baru-baru ini telah mengembalikan uang ke kas daerah yang dianggap sebagai kerugian negara. Ditegaskan, jika terjadi kesalahan dalam penerapan peraturan, maka bisa dibatalkan aturan di atasnya. Perbup dapat dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. Jika pergub yang salah, maka yang membatalkan adalah mendagri. “Jadi, kalau ada kesalahan, yang dibatalkan adalah peraturannya bukan orangnya yang dipidana,” jelasnya.

Baca juga: Besok, Bayar Parkir Roda 4 Gunakan Cashless di Bandara Ngurah Rai

Sewa rumdis juga diatur dalam Permendagri 11/2007 perubahan Permendagri 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Aturan lainnya yaitu Permendagri Nomor 37/2011. Selain itu, Ariawan menyebut bila dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang 20/2001 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 KUHP juga tidak terpenuhi unsurnya.

Ariawan melihat Puspaka tidak terindikasi menyalahgunakan wewenang karena penerbitan perbup dan SK bupati atas perintah undang-undang. Di mana daerah yang tidak memiliki fasilitas rumdis bisa menyewa dengan ketentuan yang diatur. Ditanya tentang rumdis yang disewa adalah rumah pribadi Puspaka dan perjanjian dilakukan dengan istrinya, Ariawan menyebut hal itu sah karena sertifikat rumah atas nama istrinya. “Perjanjian sewa dilakukan sesuai nama yang ada di dalam sertifikat,” imbuhya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Penkum Kejati Bali A. Luga Harlianto menyatakan proses penyidikan umum masih tetap berlanjut. Kendati demikian, ia mengaku menghormati pendapat ahli. Menurutnya secara umum apa yang disampaikan Ariawan juga sudah disampaikan Puspaka saat dipanggil sebagai saksi. Semua keterangan Puspaka juga akan menjadi pertimbangan penyidik. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa saksi ahli untuk membuat terang.

Luga menambahkan, setelah semuanya terang barulah penyidik menentukan ada atau tidaknya pelanggaran tindak pidana. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan ada tersangka. “Kami punya tanggung jawab pada masyarakat untuk mengungkapkan masalah ini secara jelas dan terang,” pungkasnya.

(bx/har/man/JPR)

 TOP