Selasa, 11 May 2021
baliexpress
Home > Balinese
icon featured
Balinese

Surata Terpilih Lagi, Arnawadi Absen di Pemilihan Bendesa Adat Bedha

19 April 2021, 10: 32: 38 WIB | editor : I Putu Suyatra

Surata Terpilih Lagi, Arnawadi Absen di Pemilihan Bendesa Adat Bedha

TERPILIH: I Nyoman Surata (paling kanan di depan) yang terpilih kembali sebagai Bendesa Adat Bedha dalam proses pemilihan yang berlangsung di Pura Puseh Luhur Bedha pada Sabtu (17/4). (ISTIMEWA)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS – I Nyoman Surata kembali terpilih menjadi Bendesa Adat Bedha untuk periode 2021-2024. Dia terpilih melalui musyawarah mufakat yang dilakukan pada Sabtu (17/4). Atau sesuai jadwal yang ditetapkan pihak panitia.

Meski demikian, proses Ngadegang Bendesa Adat yang berlangsung di Pura Puseh Luhur Bedha ini tanpa dihadiri calon lainnya yakni I Gusti Putu Arnawadi.

Ketidakhadiran Arnawadi dalam proses tersebut tanpa ada konfirmasinya kepada pihak panitia. Menurut panitia, undangan kepada yang bersangkutan juga sudah disampaikan.

Baca juga: Viral WN Rusia Curi Helm, Ngaku karena Mabuk

Spekulasi yang muncul, Arnawadi tetap pada pendiriannya yang dicetuskan saat ditetapkan sebagai calon Bendesa Adat Bedha bersama Surata pada 2 April 2021 lalu. Adapun pendirian Arnawadi kala itu adalah menolak hasil penetapan tersebut.

Kendati demikian, jalannya proses paruman yang berlangsung sejak pukul 08.00 itu relatif lancar. Selain panitia, proses tersebut dihadiri para pamangku dan 38 kelian banjar adat di wilayah Desa Adat Bedha.

Pemilihan Surata sebagai Bendesa Adat Bedha dilakukan melalui musyawarah mufakat tiga kelian tempek. Adapun Tempek I terdiri dari 14 banjar adat. Tempek II terdiri dari 12 banjar adat. Dan, Tempek III terdiri dari 12 banjar adat.

Ketua Panitia Ngadegang Bendesa Adat Bedha, I Wayan Sudana, menegaskan kembali bahwa seluruh proses yang dilaksanakan pihaknya telah merujuk pada pararem dan awid-awig.

Demikian juga dengan petunjuk teknis dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Perda Desa Adat Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

“Tiga tempek bersepakat memilih I Nyoman Surata sebagai Bendesa Adat Bedha dan berhak menjalankan awig-awig yang ada di Desa Adat Bedha,” jelasnya.

Kendati terpilih lagi, Surata tetap memperoleh pekerjaan rumah atau PR seperti yang disampaikan beberapa kelian adat yang hadir dalam proses pemilihan tersebut.

Selain diminta melanjutkan program yang belum jalan, membuat program yang mesti dijalankan, Surata juga diingatkan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di Desa Adat Bedha.

“Bagaimana bendesa adat yang baru membuat regerasi untuk kemimpinan Desa Adat Bedha ke depannya,” sebutnya.

Soal ketidakhadiran Arnawadi, Sudana mengaku, pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu calon. Hanya saja, pihaknya tidak memperoleh konfirmasi perihal ketidakhadirannya itu.

“Yang jelas, kami dari panitia, sudah bekerja sesuai aturan. Baik yang ditetapkan prajuru, juknis Majelis Desa Adat Provinsi Bali, maupun Perda Desa Adat. Dan, kami menjalankan tugas sampai dengan tahapan pemilihan Bendesa Adat Bedha,” tegasnya.

Proses pemilihan tersebut akan berlanjut ke tahap pengukuhan. Rencananya, tahap ini akan berlangsung pada 26 April 2021 mendatang.

Sementara itu, Surata yang dipilih untuk ngayah kembali berencana akan tetap mengembangkan Baga Utsaha atau Badan Usaha Milik Desa Adat yang telah ada. Di antaranya krematorium Santa Graha. Kemudian pengembangan dan penataan desa adat sesuai konsep Panca Maha Butha.

Sekadar mengingat, proses pemilihan atau ngadegang Bendesa Adat Bedha ini sempat diwarnai dengan riak-riak. Mulai dari beredarnya baliho yang mengungkit soal transparansi keuangan di bawah kepemimpinan Surata hingga akhirnya ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Lantas dalam proses berikutnya, saat penetapan calon, I Gustu Putu Arnawadi yang telah ditetapkan sebagai calon bersama Surata tiba-tiba menolak hasil penetapan. Arnawadi mengeluarkan sejumlah alasan penolakan.

Adapun alasan penolakannya saat itu antara lain pembentukan panitia yang tidak transparan dan tidak mencerminkan seluruh banjar adat yang ada. Kemudian ruang sosialisasi yang sama sekali tidak ada. Serta proses pemilihan yang menempuh mekanisme musyawarah mufakat.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP