Selasa, 11 May 2021
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Tunggu Revisi DPPT, Penlok Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi Diproses

20 April 2021, 19: 37: 24 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Tunggu Revisi DPPT, Penlok Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi Diproses

TOL : Gambaran beberapa titik rencana Jalan Tol Gilimanuk –Mengwi. (Putu Agus Adegrantika/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Tahap demi tahapan dilakukan dalam proses pembuatan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi, untuk memperlancar transportasi di tiga kabupaten.

Sampai saat ini masih menunggu proses revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan selanjutnya akan diproses Penetapan Lokasi (Penlok). Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda. 

Rencana pembangunan tol tersebut bertujuan mempercepat jarak tempuh, khususnya jalur darat dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Denpasar.  Selain itu, nantinya direncanakan untuk pemerataan daerah pariwisata di Bali dengan jarak tempuh yang diperlukan hanya 1 jam dari Gilimanuk menuju Mengwi, Kabupaten Badung.

Baca juga: Sempat Sebulan Masuk Zona Merah, Buleleng Kini Zona Oranye

Nusakti menjelaskan, perkembangan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut masih proses revisi DPPT. "Sampai saat ini masih menunggu revisi DPPT oleh pemrakarsa yang selanjutnya akan diproses penlok," jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (20/4). 

Disinggung bagaimana dengan prosesnya nanti jika ada beberapa warga pemilik lahan yang menolak lahannya dipergunakan akses publik, Nusakti mengaku terkait hal itu nantinya ada konsultasi publiknya, sehingga dirasa akan dapat diatasi dengan baik.  "Proses penlok kan ada konsultasi publiknya, sesuai mekanisme yang diatur nantinya," sambung dia. 

Sementara dikonfirmasi terpisah, salah satu anggota DPRD Provinsi Bali asal Tabanan, I Ketut 'Boping' Suryadi menyarankan, jika adanya suatu masalah dalam pembebasan lahan harus diselesaikan oleh tim terlebih dulu. Langkah itu harus diambil agar segala urusan benar-benar clear  dulu dalam pembangunan jalan tersebut. 

"Kan ada tim pembebesan itu, semestinya tim pembebasan mendengar dulu segala sesutau dari masyarakat. Supaya benar- benar clear dan transparan. Kan ada panitia pembebasan  itu," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Boping menambahkan, jika lahan yang digunakan ada mengenai fasilitas umum, seperti pura juga harus dibicarakan. Bukan saja untuk fisiknya, melainkan sampai ke proses upacara yang  seharusnya dilakukan oleh adat istiadat setempat. 

"Saya dengar ada pura katanya kena, bukan diganti hanya fisik saja, segala sesuatunya  termasuk upakara semestinya bisa dibicarakan dulu," tandas Boping. 

Jalan tol itu pun dirasakan tidak membuat pengaruh terhadap perekonomian warga di seputaran jalan. Sebab, jalan tol berbeda dengan jalan bypass yang membuat investasi praktis bagi pemilik lahan di sepanjang  jalan. 

"Namanya  saja tol, itu jalan tertutup, bagi saya melancarkan transportasi, dan mempercepat sirkulasi transportasi saja. Beda dengan bypass masuk ke investasi praktis untuk pengembangan investasi," tegasnya. 

(bx/ade/rin/JPR)

 TOP