Minggu, 09 May 2021
baliexpress
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Jalan Karya Makmur Rusak, Dewan Minta Pemkot Segera Bersikap

30 April 2021, 04: 44: 29 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Jalan Karya Makmur Rusak, Dewan Minta Pemkot Segera Bersikap

JALAN RUSAK : Kondisi Jalan Karya Makmur, Ubung Kaja yang belum tersentuh perbaikan. (istimewa)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Kondisi Jalan Karya Makmur di Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara begitu memprihatinkan. Di sepanjang jalan, retakan serta tak beraturnya kondisi aspal membuat warga yang melintas kesusahan. 

Jalan ini sehari-harinya dipergunakan warga untuk perlintasan yang menghubungkan Jalan Cokroaminoto dengan Jalan Cargo. Permasalahannya adalah, tanah tersebut bukan milik Pemkot Denpasar, melainlan PT Karya Makmur dan sudah disertifikatkan.

Dalam hal ini, DPRD Kota Denpasar mengharapkan Pemkot Denpasar segera menyelesaikan permasalahan tersebut, karena sudah bertahun-tahun belum dilakukan perbaikan. Padahal, di lokasi tersebut banyak warga yang bermukim dan membutuhkan perbaikan.

Baca juga: BPBD Serahkan Reptil Hasil Tangkapan yang Masuki Rumah Warga

Wakil Ketua II DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Golkar, I Wayan Mariyana Wandhira saat diwawancarai, Kamis (29/4) mengatakan, memang dalam hal ini tanah tersebut milik PT Karya Makmur yang sudah disertifikatkan. Namun, masih ada solusi untuk menyelesaikannya. "Salah satunya yakni melakukan tukar guling dengan fasilitas sosial (fasos) milik Pemkot Denpasar yang dimiliki PT Karya Makmur di Citra Land," ujar Wandhira.

Dijelaskannya, Jalan Karya Makmur ini dahulunya merupakan akses menuju kawasan Citra Land. Panjang dan lebar jalan tersebut seluas 1,3 hektare. Tetapi karena kini ada Jalan Cargo, Jalan Karya Makmur tersebut tidak digunakan lagi untuk akses menuju Citra Land.

Tukar guling yang dimaksudkannya itu, sekarang ini lahan Citra Land yang luasnya mencapai 20 hektare, 7 hektare diantaranya milik Pemkot Denpasar sebagai fasos. Sebab, dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, bahwa pengkaplingan tanah dengan luas 10.000 meter persegi ke atas wajib menyediakan Fasilitas umum (Fasum) berupa jalan dengan lebar paling kecil 8 meter sampai 10 meter. Atau Fasos dengan luas keseluruhan Fasum (Fasilitas Umum) dan Fasos sebesar 35 persen dari luas keseluruhan.

Itu artinya menurut Wandhira, dari 20 hektare itu, Pemkot Denpasar memiliki seluas 7 hektare lahan Fasos. Lahan tersebut yang nantinya diminta oleh dewan untuk menukar guling dengan jalan Karya Makmur, agar pemerintah bisa memperbaiki jalan tersebut untuk kepentingan masyarakat. 

"Karena lahan bukan milik Pemkot Denpasar itulah, jalan tidak bisa diperbaiki menggunakan dana dari Anggaran Perubahan Belanja Daerah Kota Denpasar," bebernya.

Sementara, AA Susruta Ngurah Putra dari Fraksi Demokrat menambahkan, selama ini masyarakat sudah sering meminta agar dilakukan perbaikan. Namun, Pemerintah Kota Denpasar selalu mentok dalam menyelesaikannya. 

"Kami dari Komisi III rencana turun besok (hari ini-red) ke lokasi. Jika lahan fasos itu sudah diketahui, lebih mudah mengajukan ke Pemkot Denpasar untuk segera menukar guling," tandasnya. 

(bx/dip/rin/JPR)

 TOP