Selasa, 11 May 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Pemilu 2024, Dewan Minta KPU Bali Susun RAB Lebih Awal

03 Mei 2021, 20: 46: 39 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Pemilu 2024, Dewan Minta KPU Bali Susun RAB Lebih Awal

KPU : KPU Provinsi Bali saat audiensi ke DPRD Provinsi Bali  Senin (3/4).  (Putu Agus Adegrantika/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali audiensi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Senin (3/5). Selain evaluasi terhadap  pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2020, KPU Bali juga menyampaikan program kerja yang akan dilakukan kedepan, termasuk persiapan pemilu 2024. 

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Lidartawan menjelaskan, khusus persiapan pemilu 2024 yang akan datang, pihaknya akan bersurat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan koordinasi lebih awal. Terlebih di bidang penganggaran, apa saja yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan ditanggung oleh pusat. 

"Kami akan mengirim surat ke OPD terkait. Supaya persiapan lebih awal, dan harus duduk bareng-bareng antara KPU bersama pemerintah kabupaten/kota," jelasnya. 

Baca juga: Pansus Aset dan PAD Tabanan Matangkan Bahan Rekomendasi 

Pria asal Bangli ini juga mengatakan evaluasi pemilu 2019 dan pilkada 2020 telah berlangsung lancar. Bahkan, tidak ada permasalahan yang sangat mengganjal dalam pelaksanaannya. 

"Transparansi kami lakukan di Bali. Kemarin cuma satu masalah, tapi sudah beres. Kami selalu melakukan keterbukaan yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada," sambungnya.

Dalam audiensi tersebut, jajaran KPU Bali diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry bersama Ketua Komisi I beserta anggota. 

Sugawa Korry sangat mengapresiasi atas kinerja KPU Bali, namun bukan berarti tanpa ada evaluasi yang harus dibenahi. "Kami DPRD mengucapkan  terimakasih atas pemilu 2019 dan pilkada kemarin berjalan dengan baik," ujarnya. 

Meski demikian ia berharap kekurangan yang ada terkait potensi-potensi kelemahan agar dapat dibenahi. "Kami berharap tetap dilakukan evaluasi terkait kelemahan yang ada, untuk disempurnakan pada pemilu selanjutnya. Anggaran juga agar lebih awal disampaikan, tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal Februari harus sudah masuk dan supaya ditetapkan pada APBD 2023  untuk dibahas lebih awal," tegasnya. 

Selain itu, pihaknya juga mengaku ada beberapa mekanisme pemilu yang dianggap masih belum efektif, agar dapat dilakukan perubahan secara efektif dan efesien. Sepanjang itu sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan peraturan yang ada.

"Sepanjanh peraturan memungkinkan agar pelaksanakan lebih efektif dan sedernana. Termasuk agar saksi itu bisa dalam dua shift, sehingga saksi bekerja maksimal dan dapil kabupaten/ kota untuk dapat dievaluasi kembali,  masing-masing kecamatan agar menjadi satu dapil," tandasnya.

(bx/ade/rin/JPR)

 TOP