Selasa, 11 May 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Finalisasi Hasil Kajian, Pansus Aset-PAD Raker dengan Eksekutif

04 Mei 2021, 18: 06: 53 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Finalisasi Hasil Kajian, Pansus Aset-PAD Raker dengan Eksekutif

PANSUS : Rapat kerja antara Pansus Aset-PAD Tabanan dengan pihak eksekutif (pemkab), Selasa (4/5), di ruang sidang paripurna DPRD Tabanan. (Chaerul Amri/Bali Express)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS – Sesuai rencana, Panitia Khusus atau Pansus Aset dan PAD atau Pendapatan Asli Daerah bentukan DPRD Tabanan, melakukan rapat kerja dengan pihak eksekutif, Selasa (4/5).

Rapat kerja tersebut membahas hasil kajian yang akan dijadikan rekomendasi DPRD kepada bupati, sebelum disahkan dalam sidang paripurna. Tentunya rekomendasi perihal tata kelola aset dan optimalisasi PAD.

Rapat berlangsung di ruang sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua Pansus Aset dan PAD, I Nyoman Arnawa, beserta jajaran yang terdiri dari dua kelompok kerja (pokja). Pokja Aset dan Pokja PAD.

Baca juga: Masuk Zona Merah, Vaksinasi di Karangasem Fokus Tiga Kelurahan

Sementara dari pihak eksekutif dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Diantaranya Kepala Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja.

Ada juga Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Dewa Ayu Sri Budiarti. Serta beberapa kepala dinas atau badan lainnya di lingkungan Pemkab Tabanan.

Dijumpai usai memimpin rapat kerja, Arnawa menegaskan pertemuan yang digelar untuk menyamakan persepsi dan data. Antara pansus dan pihak eksekutif terkait pengelolaan aset dan PAD.

Sehingga rekomendasi dari DPRD kepada bupati nantinya berdasarkan data yang akurat. " Itu harus dilaksanakan semaksimal mungkin oleh eksekutif untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Arnawa.

Hasil pertemuan nantinya akan dibahas kembali secara internal oleh pihak pansus. Sebelum nantinya disahkan ke dalam paripurna.

Arnawa yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan ini, mengakui ada beberapa hal dari belasan item daftar kajian sekaligus bahan rekomendasi yang memperoleh penegasan. Seperti usulan perlunya membuat regulasi sebagai dasar hukum untuk melakukan optimalisasi PAD.

Kemudian invetarisasi aset-aset milik kabupaten yang potensial dikembangkan untuk memberikan kontribusi kepada PAD. Sampai dengan usulan pembentukan Perusahaan Daerah yang khusus menangani perparkiran sampai dengan pasar.

“Semacam parkir, itu perlu dibuatkan regulasi. Terus untuk aset-aset mana saja yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan PAD, itu akan kami daftar dulu. Serta mendukung pembentukan PD Pasar atau PD Parkir. Itu akan kami support sepanjang untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.

(bx/hai/rin/JPR)

 TOP