Selasa, 11 May 2021
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Tolak Pabrik Limbah B3, Warga Pengambengan Kecewa Tak Ditemui Bupati

04 Mei 2021, 18: 49: 53 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Tolak Pabrik Limbah B3, Warga Pengambengan Kecewa Tak Ditemui Bupati

PENGAMBENGAN : Perwakilan warga Desa Pengambengan saat ditemui Tim Kuasa Hukum Bupati Jembrana di di ruang rapat Kesbangpol Pemkab Jembrana, Senin (3/5) (Gede Riantory Warmadewa/Bali Express)

Share this      

NEGARA, BALI EXPRESS - Puluhan warga yang mengatasnamakan pemuda dan tokoh masyarakat Desa Pengambengan, Senin (3/5) sore, mendatangai Kantor Bupati Jembrana. 

Kedatangan mereka untuk bertemu dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba, terkait penyampaian aspirasi penolakan pabrik limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Namun, sayangnya rombongan warga itu hanya diterima perwakilan dari Tim Kuasa Hukum Pemkab Jembrana.

Dari pantauan Bali Express (Jawa Pos Group), puluhan warga mulai berdatangan sekitar pukul 14.00 Wita. Mereka berkumpul di parkiran Gedung DPRD Jembrana sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Jembrana. 

Baca juga: Pemkot Mulai Vaksinasi Masyarakat Umum, Gunakan AstraZeneca 

Kedatangan warga mendapat pengamanan ketat dari anggota Sat Pol PP Jembrana. Selanjutnya di Kantor Bupati Jembrana, hanya lima (5) orang perwakilan warga yang dibolehkan masuk. Mereka diterima salah satu anggota dari Tim Kuasa Hukum Pemkab Jembrana I Putu Arta di ruang rapat Kesbangpol Pemkab Jembrana.

Salah seorang perwakilan warga, Adi Jumandriansah mengatakan kedatangan mereka ke Kantor Bupati untuk bertemu dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba, sekaligus menanyakan kepastian bisa tidaknya rencana pembangunan pabrik limbah B3 di desa mereka dihentikan. 

"Kasus ini sudah lama. Kami kesini ingin kepastian dari bapak bupati, bisa apa tidak (dihentikan). Karena rencana pabrik limbah B3 sudah ditolak warga," ujarnya.

Menurutnya, warga hingga saat ini berharap besar kepada bapak bupati untuk membatalkan rencana pembangunan pabrik limbah B3 di desa mereka itu. Namun, jika bupati tidak bisa, pihaknya akan menempuh upaya lain, yakni PTUN. "Kalau tidak bisa, mau bagaimana lagi. Kami akan naik ke atas (PTUN). PTUN ini jalan terakhir," imbuhnya.

Pihaknya, lanjut Adi, mengaku kecewa tidak bisa bertemu dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba. Ia mengaku jika sebelumnya sudah sering bertemu dengan bupati. Bahkan, ia sebenarnya berharap pertemuan ini menjadi pertemuan yang terakhir dengan Bupati, dan juga berharap Bupati Tamba bisa memberikan jawaban terkait permasalahan di Pengambengan.

"Kami hanya berharap bapak bupati menjawab pertanyaan kami, bisa atau tidak sanksi administratif itu. Kalau pembuktian kami nanti bahwa ini terjadi maladministrasi," tegasnya.

Sementara itu, I Putu Arta dari Tim Kuasa Hukum Pemkab Jembrana mengatakan bahwa terkait izin atas saran bapak bupati tidak bisa diintervensi karena itu merupakan hal yang sudah baku. "Terserah kalau mau PTUN dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan ada proses dan aturan tertentu yang dilawan, terkait masalah waktu dan sebagainya," terangnya.

Saat disinggung terkait pengakuan dari warga bahwa sudah berkali-kali kesini (Kantor Bupati) menurutnya sepanjang momennya tidak tepat tentu rugi. Mestinya yang positif, ketika keinginan bagus untuk kepentingan Jembrana, ia yakin 1.000 persen pasti diterima oleh bapak bupati.

Arta menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi dan menjawab karena semuanya akan bermuara kepada bapak bupati. Kalaupun nanti mungkin ada hal-hal yang sifatnya mendukung semua terserah bapak bupati. Karena menurutnya hanya bupati sendiri yang bisa mengatakan bisa mengintervensi, bisa mengkaji ulang atau tidak. 

(bx/tor/rin/JPR)

 TOP