Selasa, 11 May 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Pansus I DPRD Buleleng Sosialisasikan Ranperda LP2B

04 Mei 2021, 20: 07: 32 WIB | editor : Nyoman Suarna

Pansus I DPRD Buleleng Sosialisasikan Ranperda LP2B

RANPERDA : Rapat sosialisasi Ranperda LP2B di Aula Dinas Pertanian Buleleng. (Dian Suryantini/Bali Express)

Share this      

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) tengah dirancang anggota DPRD Buleleng. Ranperda tersebut dibuat dengan tujuan untuk untuk menjaga dan melindungi lahan pertanian pangan dan juga untuk menjamin ketahanan pangan terutama beras yang berkelanjutan di Kabupaten Buleleng.

Untuk itu, dewan mensosialisasikan ranperda tersebut kepada para petani dengan mengundang para kelian subak. Dari sosialisai yang dilakukan di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Selasa (4/4) pagi, terungkap permasalahan yang dialami para petani adalah suplai air, kendati mereka setuju dengan adanya ranperda tersebut. Sosialisasi ranperda yang dipimpin Ketua Pansus I Putu Mangku Budiasa yang pertama berkaitan dengan hak dan kewajiban yang didapat para petani yang wilayahnya masuk dalam kawasan LP2B. Dalam sosialisasi ini dijelaskan hak-hak petani seperti pemberian isentif sekurang-kurangnya 75%, subsidi pupuk dan prioritas pembangunan sedangkan untuk kewajiban petani pemilik lahan adalah tidak boleh lahanya dialihfungsikan. “Pansus dengan eksekutif kemarin sudah sepakat untuk memberikan keringanan pajak sekurang-kurangnya 75 persen dari jumlah pajak sebelumnya. Di ranperda  ini pemerintah hadir untuk melindungi petani yang ada di Kabupaten Buleleng dan menekan pengalihfungsian lahan, untuk itu kami dari pansus I DPRD Buleleng meminta masukan dari para kelian subak agar ranperda ini bisa benar-benar melindungi petani di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.

Dukungan dari para Kelian Subak pun mengalir. Salah satunya dari Klian Subak di Kecamatan Gerokgak, Nyoman Sukiada. Selain mengutarakan dukungannya terhadap ranperda, juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi setiap petani di wilayah Kecamatan Gerokgak. Salah satunya adalah suplai air. “ Saya sangat setuju adanya ranperda ini, tetapi pemerintah perlu mencarikan solusi terkait dengan kesediaan air bagi para petani terutama kami yang ada di kecamatan Gerokgak. Kalau dari pemerintah bisa memberikan pengairan yang baik maka saya rasa petani akan lebih bergairah lagi dalam menggelola tanahnya dan pengalihfungsian lahan atau dijual akan berkurang,” terangnya.

Baca juga: Tolak Pabrik Limbah B3, Warga Pengambengan Kecewa Tak Ditemui Bupati

Klian Subak Panji Anom, Kadek Suica juga menyampaikan hal serupa. Air merupakan permasalahan utama bagi petani. Jika pun ranperda ini disetujui namun pengairan tidak berjalan baik, petani pun tak kan bisa bekerja maksimal. “Permasalahan saat ini dari petani yaitu kurangnya suplai air untuk mengairi sawah. Kami meminta kepada pemerintah apabila ranperda ini diterapkan, pemerintah bisa memberikan solusi terkait dengan ketersediaan air,” kata dia.

Ditemui usai sosialisasi, Ketua Pansus I Putu Mangku Budiasa menyambut baik masukan dari para kelian subak.  Menurutnya, hampir permasalahan yang ada bagi para petani terkendala dengan air irigasi. “Tadi juga ditanyakan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pemilik lahan yang masuk dalam kawasan LP2B yaitu akan ditarik kembali semua subsidi yang diberikan baik itu subsidi pajak,” ungkapnya.

(bx/dhi/man/JPR)

 TOP