Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik
HUKUM

Sekjen Kemensos Sebut Ada Kemahalan Bayar Rp 74 M Bansos Sembako

05 Mei 2021, 19: 00: 45 WIB | editor : I Putu Suyatra

Sekjen Kemensos Sebut Ada Kemahalan Bayar Rp 74 M Bansos Sembako

SAKSI: Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin menjadi saksi untuk terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara di pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (5/5). (antara)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kemahalan bayar pengadaan bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 sebesar Rp 74 miliar. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harton, Rabu (5/5).

"Ada temuan BPKP terkait kewajaran dari harga yaitu ada kemahalan bayar, dalam laporan BPKP itu ada sekitar Rp74 miliar," kata Hartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pernyataan disampaikan saat Hartono menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Seperti diketahui dia didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos Covid-19.

Baca juga: Tekan Angka Lakalantas, Tabanan Gandengkan ATCS dan RSPA

"Saya tidak tahu persisnya kemahalan di mana saja tapi ada kaitan dengan 'item' harga barang sembakonya, dan harga 'goodybag," ungkap Hartono.

Ditambahkan, dengan temuan kelebihan bayar Rp74 miliar itu, maka BPKP meminta pengembalian kelebihan bayar dari para vendor.

"Saat ini tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPKP adalah dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dilakukan langkah-langkah bersama Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial untuk meminta pengembalian dari para vendor, sebagian sudah mengembalikan tapi sebagian lagi belum," tambah Hartono.

Menurutnya, saat ini Kemensos juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk penagihan lebih bayar tersebut.

"Persisnya saya tidak tahu berapa yang sudah dikembalikan tapi sebagian ada yang menyampaikan perlu mediasi dengan BPKP dan ada yang belum mengembalikan sama sekali," ungkap Hartono.

Padahal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, BPKP memerintahkan agar pengembalian dana paling lama adalah 60 hari kerja sejak terbitnya LHP tersebut.

"60 hari sudah terlampaui dan sekarang dari Kejaksaan Agung untuk membantu menindaklanjuti hasil pemeriksaan," kata Hartono.

Seperti diketahui, ada 12 tahap penyaluran bansos sembako sepanjang April-November 2020 dengan nilai anggaran Rp6,84 triliun dengan total 22,8 juta paket sembako. (ant)

(bx/aim/yes/JPR)

 TOP