Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Pariwisata Bali Langganan Hoax, GMNI Minta Dewan Sikapi Tegas

08 Mei 2021, 06: 01: 44 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Pariwisata Bali Langganan Hoax, GMNI Minta Dewan Sikapi Tegas

AUDIENSI : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar audiensi dengan DPRD Bali, Jumat (7/5).  (Putu Agus Adegrantika/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Jumat (7/5). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sikap tegas apa yang dilakukan oleh dewan, mengingat pelaku pariwisata seakan langganan kena hoax  jika pariwisata internasional akan segera dibuka. Selain itu, mereka juga membahas terkait nasib buruh dan keberlangsungan ketahanan pangan di Bali. 

Biro Hukum, Advokasi, dan Kajian Strategis GMNI Denpasar, Daffa Daifullah, menyampaikan belum melihat adanya kebijakan dan langkah yang tegas  dilakukan pemerintah untuk Bali. 

Bahkan, dari kebijakan sejak Covid -19 muncul belum ada langkah riil yang dilakukan untuk membantu pariwisata bangkit kembali. "Menteri Pariwisata misalnya, membuat zona- zona hijau, itu bagian kebijakan pariwisata Bali diharapkan akan kembali. Kami akan tetap memastikan jangan sampai kebijakan pariwisata sampai kepada masyarakat akan berbeda-beda," jelasnya. 

Baca juga: Mewaspadai Cluster Perbelanjaan Cegah Covid-19

Daffa juga menyebutkan bahwa  pihaknya menyuarakan dan memastikan kapan sektor pariwisata di Bali akan dibuka untuk internasional. "Masyarakat Bali capek kemakan hoax pemerintah terus. Sebab sangat berdampak sekali dengan masyarakat. Secara sosiologis banyak  juga terdampak selain pelaku pariwisata, seperti  buruh, dan kami sebagai agen perubahan selalu juga merasakan sakitnya. Dalam kesempatan ini kami suarakan hal itu," tegasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Daffa menambahkan harus menjadi catatan buat pemerintah setiap mengeluarkan kebijakan. "Kami dari GMNI mendesak Gubernur Bali dan DPRD satu suara memastikan pembukaan pariwisata Juni atau Juli ini. Sebab, sangat banyak sekali dijanjikan sebelumnya. Kami melihat tanda-tanda kena hoax lagi dari pemerintah pusat," sambungnya. 

Wakil Ketua DPRD Bali, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati,  yang menerima audiensi tersebut mengaku merasakan senasib dengan tujuan dan maksud kedatangan GMNI. Ia sendiri pun merupakan sebagai pelaku pariwisata yang sangat terdampak juga dan merumahkan karyawan hotelnya. "Kalau saya pribadi juga sangat terdampak sekali, karena saya pelaku pariwisata," tegasnya.

Ditambahkannya, jika sekarang dibuka untuk domestik tetap ruginya gila -gilaan. "Kalau  misalnya  ada 103 kamar,  dapat tamu 5 kamar. Karyawan ke kantor yang harus kerja, sehingga ongkos operasional sama income sangat jauh sekali. Mereka juga akan minta harga Covid, karena wisatawan lokal daya beli sangat kurang," cetusnya. 

Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati mengatakan, hasil diskuai dengan GMNI ini akan disampaikan kepada lembaga. Sebagai perwakilan lembaga, ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu sendiri dalam audiensi tersebut, lantaran ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menemui kesepakatan bersama.

Dikatakannya, surat kesepakatan hasil dari diskusi akan dilakukan penandatanganan agar selanjutnya GMNI dapat meninjau sejauh mana Dewan mengaspirasikan suara rakyat. 

Dalam situasi seperti saat ini, ia juga berharap Bali kedepan jangan mengandalkan sektor pariwisata.  "Perkebunan dan pertanian juga  harus dikembangkan, namun harus ada kehadiran pemerintah sebagai bapak asuh. Mengubah mindset ini sangat susah. Secara ekonomi harus diperbaiki," tandasnya. 

(bx/ade/rin/JPR)

 TOP