Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Mudik Dilarang, Potensi Pendapatan Kapal di Padangbai Hilang Rp 6,4 M

09 Mei 2021, 17: 56: 00 WIB | editor : I Putu Suyatra

Mudik Dilarang, Potensi Pendapatan Kapal di Padangbai Hilang Rp 6,4 M

SEBELUM DILARANG: Antrean pengguna roda dua di Padangbai, Karangasem landai sebelum larangan mudik berlaku. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS - Kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran 6-17 Mei mengakibatkan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, sepi. Praktis, pendapatan perusahaan kapal penyeberangan menurun. Potensi pendapatan hilang diperkirakan mencapai Rp 6,4 miliar tahun ini.

Berkaca pada tahun 2019, pendapatan pada H-7 dan H+7 mudik Idul Fitri mencapai Rp 7,4 miliar. "Hitungan itu bersifat global. Tergantung dari perusahaan kapal yang berbeda. Ini juga dilihat dari seberapa besar biaya operasionalnya," ujar Anang Heru Prayugo, Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Padangbai, baru-baru ini.

Heru menjelaskan, potensi kerugian akibat sepinya penyeberangan pada masa mudik Lebaran diperkirakan terjadi lagi tahun ini. Yang mana pada tahun 2020 lalu, larangan mudik juga berlaku. Saat itu, pendapatan selama masa mudik hanya sekitar Rp 1 miliar. Sehingga potensi kehilangan pendapatan di masa mudik mencapai Rp 6,4 miliar.

Baca juga: Mau Salat Idul Fitri? Perhatikan Saran Dokter Berikut Ini

Kondisi itu hanya terjadi terakhir pada Lebaran 2019 lalu. Anang mengakui, momen hari raya mendongkrak pendapatan perusahaan. Sebab pada momen itu, jumlah penumpang meningkat, padat. "Tapi kebijakan pemerintah ini bagus untuk menekan penyebaran Covid-19. Sepanjang penyeberangan tidak ditutup total," ucapnya.

Soal biaya operasional, Anang menyadari kondisi saat ini berat. Anggaran yang dihabiskan perusahaan untuk satu kapal sekitar setengah miliar atau Rp 500 juta per bulan. Itu belum termasuk biaya peremajaan kapal yang tiap tahunnya menelan biaya ratusan juta rupiah.

Perusahaan lakukan docking tiap tahun untuk mendapat Surat Kelayakan Kapal (SKK) dan mesti diperbarui tiap tahun. "Ketika setahun habis, harus docking lagi. Untuk bayar gaji anak buah kapal, anggaran kami di masing-masing perusahaan minim sekali," ujar Anang.

Saat ini jumlah perusahaan pelayaran di Pelabuhan Padangbai tinggal 11 dari 12 perusahaan yang sebelumnya ada. Satu perusahaan itu pindah lintasan sejak beberapa bulan lalu. Sehingga kapal yang tetap di Padangbai sebanyak 26 kapal, dan saat ini yang beroperasi 21 kapal. Sisanya masih docking tahunan.

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP