Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali
Rapat Paripurna Kedelapan

DPRD Bali Bahas Raperda Inisiatif Gubernur Tentang BUPDA

11 Mei 2021, 05: 10: 26 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

DPRD Bali Bahas Raperda Inisiatif Gubernur Tentang BUPDA

SIDANG : Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021, Senin (10/5). (Humas DPRD Bali For Bali Express.)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Rapat Paripurna kedelapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021, digelar Senin (10/5) secara hybrid yang dipusatkan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali.

Hal ini terkait penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama. Sementara penyampaian penjelasan gubernur terhadap Raperda tentang BUPDA dibacakan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Baca juga: Percepat Vaksinasi, Gubernur Bali Ingatkan Lagi Soal Pola Hidup Sehat

Wakil gubernur yang dikenal dengan nama Cok Ace ini mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam menata fundamental desa adat di Bali berpedoman kepada visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. 

Dikatakannya, visi ini diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, yaitu alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai Sad Kerthi.

“Untuk keberlanjutan penyelenggaraan unit usaha sektor riil di desa adat, diperlukan payung hukum yang memadai, berupa peraturan daerah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap sistem perekonomian adat Bali,” ujarnya.

Bahkan, dalam upaya memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat di Bali, lanjut Cok Ace, Pemprov Bali telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang memberikan peluang bagi Desa Adat untuk membentuk BUPDA.

“Maksud pengaturan Raperda tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat ini untuk menjadikan BUPDA sebagai kekuatan penggerak perekonomian Desa Adat yang mencerminkan nilai budaya, sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat.  Dalam rangka ikut mewujudkan Pancakreta, yaitu lima jenjang kesejahteraan kolektif masyarakat Bali, serta menunjang pelaksanaan Panca Yadnya di desa adat,” tandas Cok Ace. 

(bx/ade/rin/JPR)

 TOP