Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Balinese
icon featured
Balinese

Giliran 48 Desa Adat di Nusa Penida Tolak Sampradaya

11 Mei 2021, 05: 26: 52 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Giliran 48 Desa Adat di Nusa Penida Tolak Sampradaya

TOLAK : Desa Adat se-Nusa Penida  menggelar deklarasi penolakan sampradaya non dresta Hindu Bali, di Gedung Olahraga (GOR) Sampalan, Nusa Penida, Klungkung, Minggu (9/5) lalu. (istimewa)

Share this      

NUSA PENIDA, BALI EXPRESS-Penolakan ajaran sampradaya non dresta Hindu Bali terus menguat di Kabupaten Klungkung. Setelah di tiga kecamatan di wilayah daratan, giliran Desa Adat se-Nusa Penida menyatakan penolakan dengan menggelar deklarasi penolakan sampradaya non dresta Hindu Bali, di Gedung Olahraga (GOR) Sampalan, Nusa Penida, Klungkung, Minggu (9/5) lalu.

Sebanyak 48 Desa Adat termasuk Pulau Nusa Gede, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, bersatu menyatakan penolakan dan pelarangan ajaran sampradaya non dresta Hindu Bali di wilayahnya.

Deklarasi dihadiri langsung oleh 48 Bendesa Adat se-Nusa Penida dan Bendesa Alit dan Patajuh Majelis Alit Desa Adat Kecamatan Nusa Penida. Jro Bendesa Madya Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Klungkung, Dewa Made Tirta juga tampak hadir. Demikian pula beberapa komponen masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Taksu Bali juga hadir memberikan dukungan.

Baca juga: Konsep Gotong Royong, Tuan Rumah Porprov 2022 Disebar 

Giliran 48 Desa Adat di Nusa Penida Tolak Sampradaya

TOKOH ADAT  : Tokoh adat dari 48 Desa Adat di Nusa Penida sepakat  jaga kawasan Nusa Penida, agar tidak ada penyusupan aliran sampradaya non dresta Bali. (istimewa)

Dalam kesempatan tersebut, Bendesa Madya Majelis Desa Aadat Klungkung, Dewa Made Tirta menekankan nilai pentingnya penolakan yang dilakukan krama adat dan Desa Adat se-Nusa Penida adalah Nusa Penida dikenal memiliki pura yang dikenal memiliki nilai spiritualitas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemedek yang hadir tidak hanya dari Bali, namun dari Nusantara. 

Dikatakannya, pura di Nusa Penida ini mesti dijaga dan diawasi. Karena tidak menutup kemungkinan, yang datang pedek tangkil, mereka yang menganut sampradaya dan melakukan kegiatan ritual non dresta Bali.

‘’Kami sudah sepakat, jika ada pura di Nusa Penida ada kegiatan sampradaya non dresta Bali, segera disikapi. Laporkan ke Bendesa Adat dan langsung kita lakukan pelarangan, sesuai awig-awig dan pararem desa. Karena tidak sesuai dengan aci-aci dan pelaksanaan yadnya di pura sewewengkon Desa Adat,’’ tegas Dewa Made Tirta.

Didampingi Jro Bendesa Alit, I Wayan Sukla, diungkapkan bahwa selama ini di Nusa Penida memang tidak ada Ashram Sampradaya, namun kewaspadaan krama adat di Nusa Penida diharapkan terus dikobarkan. 

"Selalu berkoordinasi dengan Jro Bendesa Adat dan Pecalang di masing-masing wawidangan. Melaporkan segala pergerakan yang mencoba membangun ajaran sampradaya non dresta Bali di wilayahnya masing-masing. 

Saat ini, lanjutnya, seluruh Desa Adat di Klungkung telah menyatakan menolak dan melarang ajaran sampradaya non dresta Hindu Bali ini. ‘’Ke depan, kami berkoordinasi lebih lanjut untuk menegaskan kembali pemahaman Perda No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan SKB PHDI-MDA di masing-masing Desa Adat. Untuk menjaga, mengawasi, melaporkan segala kegiatan sampradaya non dresta Bali di wilayahnya masing-masing,’’ tegasnya.

Sementara itu, Korlap Forkom Taksu Bali, Dwi Adnyanaloka memberikan apresiasi atas ketegasan Desa Adat se-Nusa Penida untuk mengawal Surat Kesepakatan Bersama (SKB) PHDI-MDA. Hal ini karena Nusa Penida merupakan salah satu pusat spiritual di Bali. Harus dijaga dan diawasi, sehingga kesucian pura dan wawidangan Nusa Penida tetap terjaga.

‘’Kami semua elemen Forkom Taksu Bali, memberikan dukungan penuh menjaga keajegan dresta adat budaya Bali ini. Jangan sampai aliran yang tidak sesuai dengan ajaran leluhur Bali, merongrong kita. Kita sudah terlena selama ini. Ayo bangkit bersama, menguatkan benteng desa adat untuk menangkal ajaran sampradaya non dresta Bali,’’ tandasnya. 

(bx/rin/rin/JPR)

 TOP