Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Nusantara
icon featured
Nusantara

Belum Reformasi Birokrasi, Ratusan Kabupaten dan Kota Diingatkan

09 Juni 2021, 19: 41: 17 WIB | editor : I Putu Suyatra

Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori

Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori (ANTARA)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS-Reformasi birokrasi di tingkat kabupaten kota menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Muhammad Hudori pun mengingatkan kabupaten dan kota yang mendapat nilai di bawah target. Bahkan ratusan lainnya sama sekali belum melakukan reformasi birokrasi tersebut.

Menurut Hudori, target capaian reformasi birokrasi pada tingkat provinsi tidak ada kendala. Sayangnya capaian reformasi birokrasi di tingkat kabupaten kota belum membuat pihaknya puas. Meski telah memenuhi target capaian indeks reformasi birokrasi secara nasional, masih terdapat kabupaten kota yang mendapatkan nilai CC, C dan D. Bahkan, sebanyak 115 kabupaten kota belum melaksanakan reformasi birokrasi.

“Perlu diperhatikan lagi untuk pembinaan percepatan reformasi birokrasi pada tingkat kabupaten/kota, masih terdapat 115 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi,’’ kata dia, Rabu (9/6).

Baca juga: Dalami Pengadaan Masker, Empat Rekanan Diperiksa

Hudori mengatakan, indeks reformasi birokrasi pada tingkat provinsi pada 2020 telah melampaui target. Terdapat 27 provinsi atau 79,41 persen dari total seluruh provinsi di Indonesia yang mendapatkan indeks reformasi birokrasi dengan nilai B ke atas. Sisanya, masih mendapatkan nilai CC.

Sedangkan untuk kabupaten kota, terdapat sebanyak 124 kabupaten kota atau 31,08 persen dari total keseluruhan yang memperoleh hasil capaian Indeks reformasi birokrasi pada 2020 dengan nilai “B” ke atas.

Hudori pun menekankan sejumlah hal yang menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Pertama, kata Hudori, dibutuhkan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Kedua, perlu adanya agenda kerja dan rencana aksi sebagai pedoman reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Ketiga, lanjut Hudori, diperlukan strategi untuk implementasi reformasi birokrasi yang melibatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah. Terakhir, ia meminta agar pemerintah daerah melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Untuk itu, Hudori berharap akan hadirnya progres nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. “Semoga acara ini mampu memberikan semangat dan kemajuan berarti sesuai pencapaian target indeks reformasi birokrasi yang diharapkan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 -2024,” pungkasnya. (ant)

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP