Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Nusantara
icon featured
Nusantara

Jumlah Aduan Diprediksi Sangat Tinggi Pasca-PSU

09 Juni 2021, 20: 28: 38 WIB | editor : I Putu Suyatra

Ketua DKPP, Muhammad

Ketua DKPP, Muhammad (ANTARA)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS-Jumlah aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2020 di sejumlah daerah diduga akan meninggi. Dugaan itu dilontarkan Ketua DKPP, Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Rabu (9/6).

Dugaan Muhammad berkaca pada lonjakan aduan pascapilkada serentak di akhir 2020. "Kami menduga nanti pasca-PSU di sejumlah daerah di Indonesia akan sangat tinggi. Sama seperti halnya pasca-Pilkada Serentak 2020," ujarnya.

Sepanjang 2021, sampai dengan 7 Juni, DKPP telah menerima 257 aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Perinciannya, pengaduan secara langsung 97 aduan, melalui email 134 aduan, dan penerusan dari KPU dan Bawaslu sebanyak 26 perkara. Jumlah aduan itu, menurutnya jauh lebih banyak dibandingkan ke Mahkamah Konsitusi (MK). "By data, jumlah aduan ke DKPP ini lebih besar daripada jumlah aduan MK," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar itu.

Baca juga: Kasus DBD di Karangasem Tahun Ini Turun

Sayangnya, sebagian besar pengadu menurutnya masih memiliki pemahaman keliru terkait dengan tupoksi DKPP. Pengadu sangat berharap lembaga peradilan etik bagi penyelenggara pemilu ini bisa mengubah hasil perolehan suara.

Padahal, kata Muhammad, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa kewenangan DKPP hanya memeriksa, menilai, memutus, dan menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu.

"Banyak dari petitum-petitum pengadu menginginkan DKPP mengubah hasil pilkada. Kami sudah sosialisasikan itu bahwa DKPP tidak bisa mengubah hasil pemilu atau pilkada. Ini menjadi pekerjaan kami ke depan untuk menggencarkan sosialisasi," tuturnya.

Terkait dengan kinerja keuangan, dalam kesempatan tersebut Muhammad menjelaskan bahwa DKPP pada tahun 2021 mendapatkan pagu alokasi sebesar Rp17,3 miliar meliputi belanja operasional Rp10,7 miliar dan belanja nonoperasional Rp6,9 miliar. Realisasi anggaran DKPP pada tahun 2021 berdasarkan aplikasi SAS Kementerian Keuangan sebesar Rp10,39 miliar atau 55,95 persen.

Di sisi lain, Muhammad menegaskan pelayanan kepada pencari keadilan yang datang ke DKPP tidak pernah berhenti, salah satunya dengan melaksanakan sidang virtual untuk menyiasati pandemi COVID-19 dan pembahasan anggaran tambahan yang belum selesai.

"Tidak ada alasan karena pandemi atau anggaran masih dalam pembahasan, tidak dilakukan sidang. Sidang secara virtual, majelis di Jakarta, sementara para pihak berada di daerah masing-masing," tegasnya. (ant)

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP