Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Dukung Upaya Gubernur Jaga Adat Istiadat, ISKCON Banyak Melanggar

10 Juni 2021, 07: 33: 38 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Dukung Upaya Gubernur Jaga Adat Istiadat, ISKCON Banyak Melanggar

HUKUM : Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. (Putu Agus Adegrantika/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (Unmas) Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, mendukung langkah yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster  dan Majelis Desa Adat (MDA) Bali. Khususnya dalam mempertahankan adat istiadat Bali.

Lanang Putra Perbawa mengatakan, langkah International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) atau yang dikenal dengan kumpulan kepercayaan Hare Krishna yang melaporkan Gubernur Bali ke Komnas HAM upaya memancing provokasi di suasana yang keruh.

“Apa yang dilakukan oleh Gubernur Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Bali dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali dalam mempertahankan eksistensi Bali sudah baik. Kalau ada yang sampai melakukan pelaporan janganlah membuat tambah keruh. Sebab, yang melaporkan juga banyak pelanggaran yang dilakukan, khususnya telah menganggu ketertiban umum pada komunitas Hindu Bali yang telah berjalan,” jelasnya, Rabu (9/6).

Baca juga: Gara-gara Siluet Peta, Rusia Protes Jersey Ukraina untuk Euro 2020

Lanang Perbawa berharap agar ada titik temu, meski adanya kebebasan beragama maupun kepercayaan bagi individu maupun kelompok, lanjutnya, bukan berarti semena-mena dalam menjalankannya.

“ Diberikan kebebasan, bukan berarti bebas bereksperesi di dalam Agama Hindu yang telah berjalan.  Ekspresi yang dilakukan juga harus dibatasi. Sebab Hindu Bali dengan pola di India tidak  sama, bukan berarti harus semena mena sesuai dengan pola dengan yang dilakukan di India, " ujarnya. 

Dikatakannya, di satu sisi desa adat harus persuasif menghadapi hal ini, tapi juga sampradaya jangan berlebihan dengan desa adat untuk berhadap- hadapan. 

“Masyarakat juga pasti lebih mendukung apa yang dilakukan desa adat, jadi jangan memancing dalam suasana keruh. Mereka (ISKCON)  juga banyak hal yang dilakukan salah.  

Adapun pelanggaran  yang dilakukan oleh ISKCON disebutkannya tertera pada Perpres Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaaan agama.  Khususnya pada pasal 1,2, dan 4.

Pada pasal 1 tertera setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia. 

Atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Poin kedua, sub satu disebutkan : barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam  pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.  Begitu juga dengan sub dua, dan pada poin nomor empat.

Ketua International Society of Krishna Consciousness (ISKCON) Indonesia atau Gerakan Hare Krishna, Dewa Darmayasa, didampingi jajaran pengurus melaporkan tindakan persekusi terhadap mereka kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. 

ISKCON Indonesia melaporkan Gubernur Bali I Wayan Koster dan sejumlah pihak serta lembaga adat (MDA) kepada Komnas HAM karena dinilai bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran HAM berupa pelarangan dan pembatasan kegiatan keagamaan mereka di Bali. 

(bx/ade/rin/JPR)

 TOP