Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis
Cegah Calo Gentayangan

Sosialisasi Tol Mengwi-Gilimanuk Langsung dengan Pemilik Lahan 

10 Juni 2021, 19: 25: 37 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Sosialisasi Tol Mengwi-Gilimanuk Langsung dengan Pemilik Lahan 

TOL : Penyerahan undangan sosialisasi pembangunan tol Mengwi-Gilimanuk kepada Sekda Tabanan, yang dilanjutkan kepada perwakilan camat dan perbekel, Kamis (10/6). (istimewa)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS – Rencana pembangunan tol Mengwi-Gilimanuk tinggal di depan mata. Sosialisasinya kepada para pemilik lahan di wilayah yang kena rencana jalur pembangunannya bahkan sudah ditetapkan.

Sosialisasi untuk Kabupaten Tabanan rencananya dilaksanakan pada 14 dan 15 Juni 2021. Dan, di saat yang sama, camat maupun perbekel yang wilayahnya kena rencana jalur pembangunan tol tersebut juga diminta untuk mengawalnya. Membatasi agar pembebasan lahan bebas dari percaloan.bHal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Kamis (10/6).

“Sekat dulu hal-hal yang bisa memprovokasi masyarakat terkait pembebasan lahan. Jangan sampai ada calo-calo yang memberi informasi dan motivasi yang tidak baik dan merugikan masyarakat,” katanya, saat penyerahan undangan sosialisasi kepada pemilik lahan yang turut dihadiri perwakilan dari PT Sumber Rodhium Perkasa, salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pembangunan tol itu.

Baca juga: Desa Adat Buahan Laksanakan Nyepi Kasa, Ini Sanksinya Jika Melanggar

Undangannya sudah diserahkan kepada sejumlah camat dan perbekel. Dari mereka nantinya undangan itu diserahkan lagi kepada pemilik lahan.

“Karena itu sosialisasi yang rencananya dilaksanakan pada 14 Juni 2021 nanti penting dihadiri pemilik lahan langsung. Jangan sampai ada calo-calo yang datang dan tidak mengetahui informasi yang sesungguhnya,” imbuh Susila, menegaskan usai penyerahan undangan sosialisasi itu.

Katanya lagi, dalam hal pembangunan tol tersebut pemerintah akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan standar. “Tidak sampai merugikan masyarakat,” sambung Susila.

Memang sudah ada indikasi ke sana? “Belum. Tetapi dari awal kami antisisipasi dengan memberikan pemahaman melalui aparat kami, camat dan perbekel. Sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi, tergiur, kena informasi yang menyesatkan,” jawabnya.

Di saat ini, dia mengimbau masyarakat memastikan segala informasi terkait pembangunan jalan tol tersebut. Jangan sampai melepas lahan.

“Tadi kan sudah diimbau (seperti itu). Jangan menjual lahan terlebih dulu sebelum tahu kepastiannya. Malah itu merugikan masyarakat,” ujar Susila.

Selain itu, dia juga mengimbau agar masyarakt menunggu informasi lebih lanjut. “Makanya tadi saya tekankankan soal buka ruang kalau ada hal-hal yang belum dipahami masyarakat. Tanyakan kepada yang berkompeten,” sambungnya lagi.

Kalau soal harga atau kompensasi? “Kalau itu saya belum tahu. Itu urusan mereka (tim pembangunan),” ujar Susila sambil lalu.

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Provinsi Bali yang hadir dalam acara tersebut, Putu Suarjana, menekankan hal yang sama

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Bali itu menyebutkan, imbauan itu sudah disampaikan sejak rembug di awal tahun ini bersama pemuka masyarakat. Khususnya perbekel. Yang wilayahnya diproyeksikan akan dilintasi jalur pembangunan tol tersebut.

“Kami mohon ke mereka agar menyampaikan ke masyarakat bahwa lahan mereka nantinya, setelah terbangun tol, akan memiliki nilai ekonomi tinggi. Jangan sekali-sekali percaya calo. Karena pasti akan rugi. Berdasarkan pengalaman saat bebaskan short cut kalau sudah di calo,” ujarnya.

Sebab, kata dia, proses administrasi di Badan Pertanahan Negara (BPN) relatif lama. Proses penetapan lokasi (penlok) bersifat kolektif agar lebih lebih cepat.

“Begitu lahan itu dibebaskan setelah penlok, langsung diserahkan nanti daftar perencanaan pengadaan tanah, DPPT namanya, diserahkan ke BPN. Nanti BPN akan membentuk dua tim lagi,” jelas Suarjana.

Dua tim tersebut, sambungnya, punya tugas berbeda. Tim A bertugas memasang patok trace. Sementara Tim B melakukan pendataan daftar nominatif yang diantaranya meliputi luas lahan, bangunan, tanaman, sampai dengan infrastruktur penunjang seperti perpipaan.

“Nanti akan ada rumus-rumusnya yang secara langsung menentukan nilai wajar oleh tim apraisal. Mereka yang punya standar,” sebut Suarjana.

Mengenai penlok, sambungnya, itu akan ditentukan pada saat konsultasi publik. Namun tahapan itu belum ditentukan jadwalnya. “Masih diatur jadwalnya. Disesuaikan dengan hasil sosialisasi,” pungkasnya. 

(bx/hai/rin/JPR)

 TOP