Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Nusantara
icon featured
Nusantara

Isu Sembako Dikenakan PPN, Ini Kata Menkeu

10 Juni 2021, 21: 02: 08 WIB | editor : I Putu Suyatra

JELANG RAPAT: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) memasuki ruangan rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

JELANG RAPAT: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) memasuki ruangan rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6). (ANTARA)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS-Isu sembako akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimbulkan kegaduhan disayangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Padahal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) baru dikirimkan kepada pihak DPR RI namun belum dibahas.

Hal itu disinggung dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6). “Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side,” ungkap Sri Mulyani.

Menurutnya draf RUU KUP tersebut bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong. Ini pun menyebabkan kondisi menjadi kikuk. “Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong,” ujarnya.

Namun, pemerintah kata dia belum bisa menjelaskan secara detil mengenai isu ini. “Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden,” tegasnya.

Mekanismenya, RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna. Kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya, mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.
“Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” terangnya.

Pemerintah dipastikannya masih terus memetakan dampak-dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat termasuk para pengusaha UMKM. “Sampai hari ini kita juga sudah diminta memikirkan UMKM yang bangkitnya lebih lambat. Jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi,” katanya.

Itu sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk menyehatkan kembali APBN dengan tetap menjaga momentum pemulihan seiring dengan pembangunan pondasi ekonomi dan perpajakan agar tetap kuat ke depannya. “Tentu saya juga meminta maaf karena pasti semua dari Komisi XI sebagai partner kami kenapa ada policy seolah-olah itu sudah naik padahal tidak,” tandas Sri Mulyani. (ant)

Baca juga: Telisik Distribusi Masker, Kejari Periksa Seluruh Camat di Karangasem

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP