Senin, 14 Jun 2021
baliexpress
Home > Nusantara
icon featured
Nusantara

Prinsip Kesetaraan, Pasal Penghinaan Presiden Diminta Dihilangkan

10 Juni 2021, 21: 56: 30 WIB | editor : I Putu Suyatra

DPP PBN: Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Peduli Bangsa Nusantara (DPP PBN) Rahmat Bastian (kedua dari kanan).

DPP PBN: Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Peduli Bangsa Nusantara (DPP PBN) Rahmat Bastian (kedua dari kanan). (ANTARA)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS-Demi prinsip kesetaraan kedudukan di muka hukum, Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Peduli Bangsa Nusantara (DPP PBN) Rahmat Bastian meminta pasal tentang penghinaan presiden dalam RUU KUHP dihilangkan.

Penghilangan pasal tersebut menurutnya juga akan berpengaruh pada pejabat publik lain. "Agar setiap pejabat publik lain, seperti Ketua MPR, Ketua DPD, Panglima TNI, dan Jaksa Agung tidak meminta keistimewaan khusus terlindungi pasal penghinaan terhadap Ketua MPR, Ketua DPD, Panglima TNI, ataupun Jaksa Agung, misalnya," ungkapnya, Kamis, (10/6).

Menurut Rahmat Bastian, sebagian besar elemen masyarakat, kepemudaan, dan partai oposisi menilai pasal penghinaan presiden akan menjadi pasal karet yang multitafsir. "Lagi pula presiden itu 'kan dipilih langsung rakyat. Lantas kenapa rakyatnya sendiri jadi tidak bebas mengkritik presiden?" ujarnya.

Justru menurut Rahmat Bastian banyak pasal lain dalam KUHP yang lebih mendesak untuk dimasukkan sebagai revisi. Di antaranya pasal bela paksa, turut pelaku, perlindungan saksi, pemalsuan tanda-tangan, keterangan palsu, rahasia jabatan, dan penadah yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dikhawatirkannya, jika undang-undang benar-benar memuat pasal penghinaan terhadap presiden nantinya membuat rakyat tidak bisa mengkritik dan takut dianggap menghina. Sehingga ia menegaskan RUU KUHP ketika menjadi undang-undang, tidak lagi memuat pasal-pasal yang bermasalah. "RUU KUHP yang masih mengandung pasal-pasal bermasalah legalitas sejenis ini sebaiknya dihilangkan terlebih dahulu," tandasnya. (ant)

Baca juga: Pemkab Cianjur Janji Jamin Masa Depan Anak Hasil Kawin Kontrak

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP