Jumat, 18 Jun 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Banyak Usaha 'Nakal', Komisi I Turun Cek IMB

11 Juni 2021, 16: 56: 27 WIB | editor : Nyoman Suarna

Banyak Usaha 'Nakal', Komisi I Turun Cek IMB

CEK : Komisi I DPRD Gianyar mengecek perizinan industri dan pembangunan hotel di Gianyar. (istimewa)

Share this      

GIANYAR, BALI EXPRESS - Komisi I DPRD Gianyar mendorong Satpol PP Gianyar dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gianyar untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) khususnya industri atau fasilitas akomodasi yang tengah dibangun.

Ketua Komisi I DPRD Gianyar, Nyoman Amerthayasa menerangkan bahwa dalam monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan  Senin (7/6), pihaknya melakukan pengecekan terhadap sejumlah proyek pembangunan yang ada di Gianyar. Diantaranya pabrik pelintingan rokok PT. Mitra Prodin yang saat ini tengah melakukan perubahan dan perluasan bangunan. "Dalam hal ini pemilik bangunan pindah tangan dan perluasan bangunan sudah diikuti pembaruan IMB dan melengkapi izin usaha industri (IUI) yang dikeluarkan oleh pusat," tegasnya saat dikonfirmasi Jumat (11/6).

Selanjutnya, pihaknya meninjau pembangunan villa di Hotel Akohara. Dimana dalam hal ini IMB yang dimiliki hotel tersebut hanya mencantumkan pembangunan 20 villa. Padahal kenyataannya di lapangan, Komisi I menemukan ada pembangunan 28 villa. "Jadi villa yang mereka bangun lebih banyak dibandingkan izin yang dimohonkan, imbuhnya. 

Baca juga: Jaga Lingkungan, TNI Ajak Belasan Klien Pemasyarakatan Karya Bakti

Selain itu di lapangan juga ditemukan fakta bahwa Hotel Akohara ini menggunakan air bawah tanah dengan kedalaman 100 meter. Namun pemilik hotel belum bisa menunjukkan izin air bawah tanah (ABT). "Maka dari itu kita dorong agar pihak hotel segera mengurus ijin ABT," sebutnya.

Kemudian, pihaknya melakukan pengecekan ke Hotel Anantara di Puhu, Payangan. Dimana ketika itu kontraktor yang membangun belum bisa menunjukan IMB. Namun kontraktor mengklaim bahwa owner hotel telah mengantongi IMB. Meskipun di lapangan pembangunan hotel tersebut mangkrak karena kendala pendanaan akibat pandemi Covid-19.

Atas hasil monev tersebut Komisi I DPRD Kabupaten Gianyar, pun merekomendasikan agar saat IMB keluar, Dinas Perizinan, Dinas PUPR (Tata Ruang), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) wajib mengecek investor atau perusahaan yang sedang melakukan proses pembangunan. "Apakah banguna fisik sudah selesai, atau usahanya sudah beroperasi. Satpol PP dan Dinas Perizinan perlu mengecek ke lapangan. Termasuk memastikan bangunan yang dibuat sudah sesuai dengan IMB," tandasnya.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP