Jumat, 18 Jun 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Petugas Kebersihan Di Desa-Desa Ketar-ketir, Terancam Tak Dapat Gaji

11 Juni 2021, 18: 46: 41 WIB | editor : Nyoman Suarna

Petugas Kebersihan Di Desa-Desa Ketar-ketir, Terancam Tak Dapat Gaji

Foto Perbekel Medahan I Wayan Buana (baju merah) didampingi Sekretaris Desa Medahan I Made Sudarma. (Dewa Rastana/Bali Express)

Share this      

GIANYAR, BALI EXPRESS - Petugas pelayanan kebersihan disejumlah desa di Kabupaten Gianyar ketar ketir lantaran terancam tak mendapatkan upah. Hal ini bisa saja terjadi karena sebagian besar desa menganggarkan upah pekerja dalam APBDes yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP) Kabupaten. Sayangnya hingga saat ini dana BHP belum diterima desa. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, disejumlah desa kelimpungan untuk menalangi upah petugas pengakut sampah. Mirisnya lagi, petugas kebersihan di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, dikabarkan mogok kerja lantaran desa tak mampu lagi menalangi upah pekerja. Apalagi hingga saat ini dana BHP belum cair. 

Terkait hal tersebut, Perbekel Medahan, I Wayan Bhuana yang dikonfirmasi terpisah membantah adanya kabar mengenai mogok kerja tersebut. "Tidak ada mogok, buktinya semua jalan seperti biasa," tegasnya Jumat (11/6).

Baca juga: Serap Aspirasi, Ketua Dewan Bagikan Ratusan Paket Beras

Hanya saja dirinya tidak menyangkal jika pihaknya harus menalangi upah petugas kebersihan desa. Pihaknya juga telah menyampaikan secara tegas kepada para pekerja untuk bijak menanggapi hal tersebut. "Sebab yang kena imbas bukan Desa Medahan saja, desa lain juga, bahkan kita di Desa Medahan kan beberapa anggaran sumber BHP, jasi dengan kondisi saat ini saling mulat sarira," imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya menyebutkan jika di Desa Medahan ada 6 orang pekerja kebersihan. Dimana setiap tahunnya pihak desa menganggarkan Rp 260 juta untuk operasional truk sampah yang bersumber dari BHP. 

Ia pun tak menamfik jika jika pekerja memang belum mendapatkan gaji hingga bulan Juni. Sehingga pihaknya harus menalangi terlebih dahulu. "Jujur saja, operasional jalan, kita talangi, karena pelayanan harus jalan. Meski kita tahu masyarakat belum kena iuran pungutan sampah, jadi harapannya saling memahami, terlambat sehari dan beberapa jam harap dimaklumi, sekarang kita sudah tutupi jadi tidak ada yang terlambat," beber Bhuana.

Pihaknya pun kini sedang melakukan pembahasan terkait anggaran. Pihaknya akan berkordinasi dengan desa adat agar desa adat bisa membantu sementara hingga dana BHP turun. 

(bx/ras/man/JPR)

 TOP