Jumat, 18 Jun 2021
baliexpress
Home > Nusantara
icon featured
Nusantara

Direktur Eksekutif Lemkapi: Komnas HAM Jangan Cari Panggung

11 Juni 2021, 22: 05: 02 WIB | editor : I Putu Suyatra

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan (ANTARA)

Share this      

JAKARTA, BALI EXPRESS- Komnas HAM diminta untuk tak cari panggung atas permasalahan yang terjadi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sindiran itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan.

Menurut Edi, Komnas HAM semestinya hadir menjadi mediator. "Kami meminta Komnas HAM hadir melakukan mediasi agar KPK bisa menyelesaikan masalah internalnya sendiri. Komnas HAM jangan justru cari panggung," kata Edi, Jumat (11/6).

Edi juga menilai pemanggilan dan investigasi yang dilakukan Komnas HAM terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri dan pimpinan KPK lain terkait 51 orang pegawainya yang tak lulus TWK tak sejalan dengan tugas dan wewenangnya.

Baca juga: Data dan Fakta Pemain Terkena Covid-19 Jelang Euro 2020

Menurutnya langkah yang dilakukan Komnas HAM merupakan buntut dari aduan para calon aparatur sipil negara (ASN) yang tidak lulus TWK di KPK. Namun pemanggilan pada lembaga yang menyelenggarakan penerimaan ASN merupakan langkah yang tidak tepat. "Mengadu sih wajar saja, itu sepenuhnya hak kawan-kawan KPK yang tidak lolos ASN," ujar Edi.

Hanya saja Edi memandang perlu dipahami yang melakukan tes itu bukan KPK, tapi asesor yang sudah dibentuk pemerintah termasuk dari BKN, Kemenpan RB, dan KPK. "Jadi tidak lolosnya 51 pegawai KPK itu bukan keputusan pimpinan KPK," tambahnya.

Edi Justri mendorong jika menemukan prosedur yang dinilai salah dalam tes TWK, calon ASN sebaiknya menggunakan prosedur yang benar, yakni adanya jalur hukum dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Saya malah lebih yakin, akan ada ruang keadilan ketika kawan-kawan KPK yang tidak lolos, bisa berjuang lewat proses hukum dan itu dilindungi oleh undang-undang (UU)," tandasnya. (ant)

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP