Sabtu, 24 Jul 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Piutang PBB-P2 Membengkak, Komisi I Dorong Penyelarasan Data

13 Juni 2021, 17: 45: 34 WIB | editor : Nyoman Suarna

Piutang PBB-P2 Membengkak, Komisi I Dorong Penyelarasan Data

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi. (istimewa)

Share this      

TABANAN, BALI EXPRESS – Persoalan piutang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Apalagi nilainya diperkirakan terus bertambah. Di tahun ini saja kisarannya mencapai Rp 50 miliar.

Di sisi lain, saat ini Pemkab Tabanan melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) menggulirkan pemutihan denda dan bunga PBB-P2. Salah satu tujuannya adalah membenahi data terkait dengan wajib dan obyek pajak tersebut.

Sehingga bisa dipastikan, apakah piutang yang ada sejak kewenangan pemungutannya dilimpahkan dari pusat kepada daerah pada 2012 lalu itu bersifat semu atau riil.

Baca juga: Dirumahkan, Lia Buka Usaha Dimsum Omzet Rp 1 Juta Sehari

Di luar program yang lagi dijalankan itu, Komisi I DPRD Tabanan juga mendorong adanya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam urusan ini. Terutama yang terkait dengan penyelarasan data.

“Diperlukan adanya segitiga koordinasi antara PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), BPN (Badan Pertanahan Negara), dan Badan Keuangan Daerah,” ujar Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi, Minggu (13/6).

Dia menyebutkan, piutang PBB-P2 masih menjadi kendala yang mesti dituntaskan Pemkab Tabanan. Karena itu, belum lama ini, pihaknya juga sudah melakukan rapat kerja dengan BPN Tabanan.

“Selain untuk persiapan pembahasan revisi RTRW dan rencana pembangunan tol Mengwi-Gilimanuk, di rapat kerja itu kami juga meminta agar membantu sinkronisasi data. Karena di Tabanan ini masih jadi kendala yang menimbulkan piutang. Antara SPPT dengan sertifikatnya tidak sinkron,” imbuhnya.

Ditambahkan, ada banyak persoalan yang muncul dalam urusan PBB-P2. Ini bisa diketahui dari belum bisa dilakukannya pengalihan SPPT.

“Kalau seperti itu berarti piutang semu. Tetapi kalau memang lahannya ada, sesuai juga dengan sertifikat, berarti memang wajib pajaknya yang tidak mau bayar,” ujarnya mengilustrasikan.

Persoalan lainnya, ketidaksesuaian luas lahan yang menjadi obyek pajak serta kewajiban nilai pajak yang harus dibayarkan. Semisal, luas tanah sesungguhnya hanya 50 are, namun di pembayaran dibayar 57 are.

Persoalan itu muncul di kala sosialisasi pemutihan denda dan bunga PBB-PP di tingkat kecamatan.

(bx/hai/man/JPR)

 TOP