Minggu, 26 Sep 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

BHP Belum Cair, Perbekel Diminta Bijak Kelola Dana

13 Juni 2021, 20: 12: 44 WIB | editor : Nyoman Suarna

BHP Belum Cair, Perbekel Diminta Bijak Kelola Dana

Kadis PMD Gianyar, Dewa Ngakan Ngurah Adi (Dewa Rastana/Bali Express)

Share this      

GIANYAR, BALI EXPRESS - Turunnya dana bagi hasil pajak (BHP) akibat sektor pendapatan yang anjlok membuat seluruh desa di Gianyar saat ini belum mendapat dana transfer BHP dari Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar. 

Hal itu membuat 64 desa tersebut mengalami sedikit kendala untuk melakukan pembayaran yang sumber dananya dari transfer BHP tersebut.

Terkait hal tersebut, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra mengatakan bahwa sesuai amanat undang-undang, pemberian BHP merupakan kewajiban pemerintah kabupaten. Namun di 2021 ini belum ada BHP yang diberikan Pemkab Gianyar ke desa. Kendatipun demikian ia menyebutkan Pemkab Gianyar telah mentransfer dana ADD. “Sebelumnya sudah ditransfer ADD sebesar Rp 5 Miliar, nanti baru transfer BHP. Kita tuntaskan satu persatu," tegasnya Minggu (13/6).

Baca juga: Tak Mau ke Panti Jompo, Nenek Sari Pilih Tinggal di Gubuk Reot

Ditambahkannya jika perolehan BHP tiap desa pun berbeda, dan tergantung dari realisasi pajak dan PHR yang diterima BPKAD. Sedangkan saat ini pendapatan dari sektor pajak terjun bebas akibat pandemi Covid-19. "BHP yang diterima tiap desa adalah 10 persen dari pendapatan pajak dan yang 10 persen itu dibagi ke seluruh desa," jelasnya.

Atas kondisi tersebut, Bupati Mahayastra meminta agar seluruh perbekel untuk  memperhitungkan sektor pendapatan dari awal. Selain itu dalam perencanaan agar tidak ada belanja fisik. “Dakam perencanaan agar tidak ada belanja fisik seperti proyek, karena situasinya tidak memungkinkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadis PMD Gianyar, Dewa Ngakan Ngurah Adi mengatakan hal serupa. Dimana pihaknya berharap agar kegiatan-kegiatan yang bersumber dari BHP ditunda. "Sehingga dana BHP tersebut agar diprioritaskan untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa," tegasnya.

Sebelum pandemi dan pendapatan dari sektor pajak normal, setiap desa di Gianyar menikmati BHP yangrelatif besar. Dengan dana BHP ini, desa-desa menggunakannya untuk keperluan perbaikan infrastrukur, termasuk perbaikan saluran irigasi. Ditambah lagi, dana BHP ini dapatigunakan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa. Hanya saja, di tahun 2021 ini, BPKAD belum transfer dana BHP ke desa dengan berbagai pertimbangan. 

Terakhir ia menyebutkan dana BHP di Tahun 2019, untuk semua desa sekitar Rp 72 miliar. Di APBD perubahan dana BHP naik menjadi Rp 77 Miliar, sehingga harus menyesuaikan lagi dengan jumlah tersebut. Bahkan di tahun 2020, dana BHP untuk semua desa naik menjadi Rp 83 Miliar. 

(bx/ras/man/JPR)

 TOP