Sabtu, 24 Jul 2021
baliexpress
Home > Nasional
icon featured
Nasional
Ini Syarat PPKM Darurat

Denpasar Tak Terapkan PPKM Darurat, Aturannya Lebih Ketat

01 Juli 2021, 18: 18: 57 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Denpasar Tak Terapkan PPKM Darurat, Aturannya Lebih Ketat

TINJAU : Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, saat meninjau langsung pelaksanaan penyekatan arus balik di Teriminal Tipe A Mengwi, bulan lalu. (dok Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pada Kamis (1/7) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Joko Widodo mengumumkan jika Pulau Jawa dan Bali ditetapkan untuk melaksanakan PPKM Darurat. Pelaksanaannya dimulai Sabtu (3/7) 20 Juli 2021.

Terkait hal ini, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menyatakan tidak menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini. Karena, menurut Jaya Negara, pihaknya akan merespon lebih ekstra terkait pertumbuhan kasus Covid-19 di Kota Denpasar. 

“Darurat atau tidak, Denpasar tetap ekstra dalam menangani pertumbuhan kasus Covid-19. Selain itu, Kota Denpasar masuk di kategori level 3, sedangkan wilayah yang menerapkan PPKM Darurat hanya di level 4,” tegas Jaya Negara.

Baca juga: BEM UI Ditunggangi Kelompok Kepentingan

Meski tak menerapkan PPKM Darurat ini, respon dari Pemerintah Kota Denpasar, yakni saat ini sedang menyiapkan Satgas yang ada di desa dan kelurahan untuk benar-benar melakukan langkah antisipasi. Karena penyebaran kasus semakin hari semakin meningkat sejak beberapa hari belakangan.

Terlebih, informasi terbaru di Desa Dauh Puri Kaja terdapat lonjakan kasus tinggi, dimana 20 orang terkonfirmasi positif Covid-19 hanya di satu tempat saja. “Artinya langkah-langkah antisipasi dan pencegahan kami tingkatkan,” katanya.

Dalam konferensi pers yang dilakukan Presiden Jokowi itu, ia mengatakan PPKM Darurat ini sangat penting bagi keselamatan masyarakat. Mengingat dalam beberapa hari terakhir perkembangan Covid-19 termasuk varian baru menjadi persoalan serius di banyak negara.

Situasi tersebut mengharuskan pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas untuk membendung penyebaran Covid-19. Adapun PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini berlaku. 

Aturan pengetatan aktivitas masyarakat dalam PPKM Darurat diantaranya, sektor non-esensial menerapkan 100 persen work from home (WFH). Kemudian seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring atau online.

Selanjutnya, untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

Cakupan sektor esensial yang dimaksud, meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Sedangkan cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full 24 jam.

Sementara kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup. Kemudian

pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan), baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in).

Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Tempat ibadah seperti masjid, mushala, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara.

Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa (rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

(bx/dip/rin/JPR)

 TOP