Minggu, 26 Sep 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Soal Tower, Bupati Karangasem: Perusahaan Jangan Atur Pemerintah

07 Juli 2021, 22: 11: 27 WIB | editor : I Putu Suyatra

Soal Tower, Bupati Karangasem: Perusahaan Jangan Atur Pemerintah

TEMUI BUPATI: Perwakilan pengusaha tower telekomunikasi menemui Bupati dan Wakil Karangasem, serta Dinas Penanaman Modal, Rabu (7/7). (ISTIMEWA)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS - Bupati Karangasem I Gede Dana berjanji akan menelusuri keberadaan tower-tower telekomunikasi di Karangasem. Ini dilakukannya sebagai komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan jaringan telekomunikasi berkualitas di seluruh wilayah.

Bupati I Gede Dana menyebut, sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, ada 138 tower telekomunikasi berdiri di sejumlah titik. Sebanyak 126 di antaranya tercatat telah memiliki izin yang lengkap. Sementara, 12 tower di antaranya belum kantongi izin lengkap. 

Sikap pemerintah tentu akan melakukan penertiban tower yang belum kantongi izin namun sudah beroperasi. Untuk memastikan itu, pihaknya akan lakukan kroscek terkait izin dan kondisi sejumlah tower. "Tentu kalau belum izinnya lengkap tapi beroperasi, mending tertibkan saja. Kalau tidak penuhi syarat, bongkar saja," tegas Gede Dana didampingi wakil I Wayan Artha Dipa, Rabu (7/7).

Baca juga: Warga yang Divaksin Covid-19 Dapat Hadiah Undian Mesin Cuci

Ditambahkan, terkait 12 tower yang belum berizin lengkap, bupati telah menginstruksikan Dinas Penanaman Modal untuk menindaklanjuti. Dirinya pun tidak mau persoalan izin tower ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Seperti memberikan izin dengan cepat dengan alasan agar pemerintah dapat secepatnya menarik retribusi.

Gede Dana menegaskan, pemerintah lebih baik mengedepankan kepatutan regulasi. "Jika izinnya belum lengkap, mending tunda dulu jangan beroperasi sampai izin lengkap. Sekarang dinas terkait perlu ada titik koordinat untuk lokasi tower. Terutama kawasan yang blankspot wajib di radius itu terjangkau jaringan. Perusahaan harus ikuti, jangan mengatur pemerintah," tegas mantan Ketua DPRD Karangasem ini.

Pemerintah juga menegaskan agar perusahaan telekomunikasi yang berinvestasi di Karangasem dapat beri kontribusi. Salah satunya bersedia membangun tower di wilayah yang jangkauan jaringannya masih buruk. Dinas Penanaman Modal pun diminta selektif dalam mengeluarkan izin. "Supaya ada dampak buat masyarakat kita," harap Gede Dana.

Kepala Dinas Penanaman Modal Karangasem Wayan Putu Laba Erawan mengakui, proses izin 12 tower masih berjalan. Dia menyebut, izin telah diajukan sejak 2018 namun sejumlah kendala di internal perusahaan membuat prosesnya macet. Pihaknya pun tak dapat melanjutkan lantaran beberapa dokumen yang diminta belum terpenuhi. "Kami pun menunggu. Kalau syarat sudah lengkap, tentu kami proses," tegasnya.

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP