Minggu, 26 Sep 2021
baliexpress
Home > Balinese
icon featured
Balinese

Desa Adat Kesiman Berupaya Hindari Hukuman Kasepekang

20 Juli 2021, 05: 00: 59 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Desa Adat Kesiman Berupaya Hindari Hukuman Kasepekang

Jro Bendesa Adat Kesiman I Ketut Wisna (Krisna Pradipta/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS-Berbagai pararem atau aturan adat masyarakat Bali yang bersifat mengikat, dibuat untuk menciptakan suasana desa adat yang aman, nyaman, dan tentram. 

Bagi warga yang berada atau menetap di wawidangan setempat, tentu mutlak untuk mengikuti pararem yang telah disepakati tersebut.

Namun, bagaimana dengan mereka yang melanggar ? Nah itu tentu ada sanksi yang juga menantinya. Sanksi yang sesuai dengan pararem atau pun aturan yang ditetapkan masing-masing desa adat. 

Baca juga: Baru Sebulan Bebas, Residivis Ajak Teman Nyolong Sepeda 

Bahkan, tatkala pelanggaran atau masalah yang diciptakan sudah dianggap berat, tak jarang hukumannya pun bisa dikucilkan atau lumrah disebut kasepekang. 

Hukuman sejenis yang kini di beberapa desa adat mencoba untuk ditinggalkan. Salah satu desa adat yang kini juga mulai menghindari hukuman kasepekan ini, yakni Desa Adat Kesiman. 

Sebagai salah satu desa adat tua yang ada di Kota Denpasar, Desa Adat Kesiman pun memiliki pararem yang salah satu tujuannya mengatur warganya. Pelanggaran ringan maupun besar, tentu mendapat sanksi sesuai dengan pararem yang berlaku di Desa Adat Kesiman.

“ Kami berusaha agar tidak ada warga yang sampai kasepekang. Kami tetap lakukan pendekatan persuasif dan mediasi,” ucap Jro Bendesa Adat Kesiman I Ketut Wisna saat diwawancarai Bali Express (Jawa Pos Group), kemarin.

Dikatakan Jro Wisna, sanksi yang didapatkan para pelanggar meski (pelanggaran dan peraturannya) tidak terdaftar dalam pararem Desa Adat Kesiman, namun (sanksinya) bakal ditentukan lewat Kertha Desa.

 “Biasanya di beberapa wilayah, yang kasepekang itu tindakannya sudah di luar batas. Tapi kami di Desa Adat Kesiman berusaha memediasi dengan yang bersangkutan. Tapi sanksi tetap berjalan, misalnya (dengan) membayar sejumlah karung beras,” tegas Jro Wisna.

Selain itu, Jro Wisna juga menegaskan jika beberapa waktu lalu, Desa Adat Kesiman juga telah mengesahkan pararem terkait Tata Sukreta Krama. Yakni mengatur tentang administrasi desa adat terkait kependudukan. 

Adapun warga yang terikat dengan perarem ini yakni warga yang berada atau menetap di wawidangan Desa Adat Kesiman.

“Jadi pararem itu mengatur tatanan krama adat Kesiman, baik hak maupun kewajibannya yang dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah Krama Adat, Krama Tamiu dan Tamiu,” imbuhnya.

Krama Adat yakni warga asli Desa Adat Kesiman yang terdaftar di banjar adat maupun banjar dinas. Kemudian Krama Tamiu, yakni warga di luar Desa Adat Kesiman yang menetap di Kesiman, dan hanya terdaftar di banjar dinas. 

Sedangkan Tamiu adalah bukan berasal dari Kesiman dan tidak tercatat di banjar adat maupun banjar dinas. “Yang termasuk Tamiu itu yakni mereka yang tinggal di kos-kosan atau yang mengontrak rumah di Kesiman,” imbuhnya.

Pararem Tata Sukreta Krama yang saat ini berlaku, kata Jro Wisna, dibuat lebih luas mengikuti kondisi saat ini. Pengesahannya dilakukan pada 12 Juli 2021 lalu. Selain itu, Desa Adat Kesiman telah melalui pararem yang dibuat untuk mengatur tentang punia-punia yang dipungut masing-masing banjar adat untuk menghindari pungli dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 

(bx/dip/rin/JPR)

 TOP