Sabtu, 24 Jul 2021
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Sepanjang PPKM Darurat, Hanya 25 Persen Bus AKAP yang Beroperasi

20 Juli 2021, 19: 06: 37 WIB | editor : Nyoman Suarna

Sepanjang PPKM Darurat, Hanya 25 Persen Bus AKAP yang Beroperasi

ANGKUTAN UMUM : Salah satu Bus AKAP yang beroperasi. (Agung Bayu/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Sepanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Bali, hanya 25 persen angkutan bus AKAP (antar kota antar provinsi) yang beroperasi. Lantaran, ketatnya persyaratan perjalanan menyebabkan mobilitas masyarakat di sekitar wilayah maupun yang hendak bepergian ke luar Bali jadi menurun. Demikian diungkapkan Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali, Ketut Eddy Dharma Putra.

“Adanya PPKM jadi membatasi pergerakan orang, dampaknya bagi angkutan AKAP agak berkurang operasional dan penumpangnya. Ini karena persyaratannya cukup ketat harus ada surat keterangan vaksin dan surat keterangan negatif rapid test,” katanya saat dihubungi, Selasa (20/7).

Kendati demikian, pihaknya menyadari ada kepentingan yang lebih besar dan luas yang dipikirkan pemerintah sehingga dibuatnya kebijakan tersebut. “Kami mendukung, tapi kiranya jangan terlalu lama. Karena bagaimana pun juga kalau terlalu lama bisa terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja, Red). Karena perusahaan memiliki kewajiban pada bank,” jelasnya.

Baca juga: Rumah Masa Kecil Ibunda Bung Karno, Siap Jadi Destinasi Wisata Sejarah

Salah satunya, Eddy mencontohnya, angkutan pariwisata dari Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) yang jeblok. Yang mana, banyak kendaraan ditarik oleh leasing dan sejumlah anggota yang terpaksa menjual unitnya. Menurut laporan yang diterimanya, setidaknya ada 1.000 lebih unit angkutan yang terjual atau ditarik leasing dari 1.500 unit yang tersedia. Sekarang pun, kata dia, okupansi setiap angkutan dibatasi hanya 50 persen. “Karena memang tidak ada pergerakan sama sekali angkutan pariwisata kami. Kami harapkan Juni kemarin terbuka (open border, Red), sudah ada persiapan, namun ada pandemi malah mundur,” katanya.

Umumnya, angkutan pariwisata mengandalkan wisatawan luar, seperti dari China dan India. Namun saat ini masing-masing warga negara tersebut sudah tidak bisa ke Bali. “Kemudian, dengan adanya orang-orang upacara dan bersembahyang ke Lumajang atau Gunung Salak, pada hari-hari odalan, orang perkawinan, sekarang stagnan sama sekali,” kata dia.

Kondisi ini, menurut dia, sangat memprihatinkan. Diakuinya, pada awal pandemi 2020 lalu, sopir-sopir angkutan diberi insentif sampai tiga bulan sebesar Rp 600 ribu oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Selain itu, bantuan sembako juga diperoleh dari pihak partner yakni Jasa Raharja beserta pengadaan rapid test.

“Tapi ini kehidupan kan perut mesti diisi, sopir ada istri dan anak yang harus diayomi, ini kalau kelamaan stagnan banyak yang beralih. Contohnya taksi sekarang juga banyak yang tidak beroperasi. Ada yang beralih untuk berkebun, ada yang pulang kampung,” bebernya. “Jadi ini yang mati karena bersangkutan dengan pariwisata ya unit Pawiba, unit taksi, selain itu jenis angkutan sewa juga mengalami penurunan drastis,” imbuhnya.

Pihaknya pun khawatir jika PPKM ini diperpanjang, tidak menutup kemungkinan dampak negatifnya adalah PHK dan perusahaan tidak bisa mempekerjakan angkutan yang tidak beroperasi. “Kami berharapnya, agar pandemi ini cepat berlalu dan tidak diperpanjang lagi,” tutupnya.(ika)

(bx/ras/man/JPR)

 TOP