Sabtu, 24 Jul 2021
baliexpress
Home > Bisnis
icon featured
Bisnis

Perpanjangan PPKM Dinilai Kurang Efektif

21 Juli 2021, 20: 21: 34 WIB | editor : Nyoman Suarna

Perpanjangan PPKM Dinilai Kurang Efektif

KURANG EFEKTIF: Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira (istimewa)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli. Usainya pada 26 Juli, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Dengan syarat sudah terjadi tren penurunan kasus Covid-19. 

Menyurul putusan pemerintah, Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, perpanjangan PPKM hanya dengan relaksasi bagi pengusaha namun kompensasi belum mencukupi sebenarnya kurang efektif. Menurutnya, dengan penambahan jam operasional bagi pelaku usaha tapi masih ada penyekatan jalan dan imbauan agar masyarakat di rumah menjadi kebijakan kontraproduktif.

“Pemerintah sepertinya sudah kehabisan amunisi dari sisi anggaran untuk melanjutkan PPKM. Padahal kasus harian masih tinggi dan pengetatan mobilitas masih diperlukan. Ada juga indikasi kekhawatiran lonjakan angka kemiskinan dan pengangguran jika PPKM diperpanjang sampai 14 hari,” katanya saat dihubungi, Rabu (21/7).

Baca juga: Tangani Pasien Covid-19, RSD Mangusada Dapat Suntikan Dana Rp 30 M

Ketakutan itu, kata dia, sebetulnya bisa diantisipasi. Pemerintah bisa menambah bantuan tunai untuk membantu pelaku usaha mikro. “Proyek-proyek besar ditunda dulu uangnya dialihkan, tapi pemerintah tidak mau. Akibatnya kebijakan penanganan pandemi membingungkan masyarakat,” jelasnya. “Kalau tujuannya pengendalian pandemi, pemerintah perlu dengar saran dari ahli kesehatan dengan indikator yang jelas. Sekarang cuma lima hari apa kasus harian bisa turun dibawah 5.000? Atau bed occupancy ratio-nya turun signifikan khususnya di zona merah?” imbuhnya.

Dia pun menilai, sepanjang PPKM Darurat 3 sampai 20 Juli kemarin, menyebabkan pergerakan ekonomi melambat. Yang mana, kepercayaan konsumen menurun dan sektor yang berkaitan dengan mobilitas penduduk seperti pariwisata dan transportasi makin tertekan sementara kasus harian masih tinggi. “Jadi PPKM darurat jilid I kurang efektif,” ucapnya.

Bhima beranggapan, mengapa pemerintah tak kunjung mengambil keputusan untuk me-lockdown Indonesia, karena adanya masalah politik anggaran. Di awal pandemi, imbuhnya, lockdown sudah harus dilakukan, tetapi pemerintah ragu soal anggaran. “Padahal mematuhi UU kekarantinaan kesehatan 2018 bisa dijalankan dengan biaya yang relatif lebih murah. Berdasarkan hitungan dari Celios, biaya lockdown di Jakarta selama 14 hari adalah 7,7 triliun,” ungkapnya.

Selain itu, masalah politik anggaran juga berkaitan dengan fokus pemerintah pada kelanjutan proyek infrastruktur. Yang mana, pemerintah menginginkan agar proyek besar terus berjalan, tapi di sisi lain anggaran tahun 2021 melonjak tinggi. “(Sebetulnya Indonesia, Red) Masih mampu (membiayai lockdown, Red). Ini kembali soal politik anggaran,” kata dia.

Pihaknya pun mencetuskan sejumlah solusi yang bisa digarap pemerintah. Yakni dengan pemberian bantuan sosial (bansos) tunai minimal Rp 1-1.5 juta per keluarga penerima dengan jumlah keluarga ditambah menjadi 15-25 juta jiwa. Selanjutnya, pemberian bantuan uang sewa untuk pengusaha kecil di pusat perbelanjaan. Bantuan uang sewa minimum 30 sampai 40 persen dari biaya sewa selama satu bulan hingga Agustus.

Di samping itu, pemberian bantuan juga bagi UMKM yang beralih ke jual-beli online. “Pemerintah bisa sediakan subsidi internet gratis 1GB per pengusaha di jam sibuk, seperti pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Kemudian pemberian subsidi ongkos kirim bagi produk lokal di marketplace dan perpanjangan relaksasi pinjaman bagi pelaku usaha yang kesulitan membayar cicilan pokok dan bunga,” sarannya.(ika)

(bx/ras/man/JPR)

 TOP