Sabtu, 24 Jul 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Lolos Kasus Rumjab, Mantan Sekda Buleleng Dibidik Gratifikasi

22 Juli 2021, 21: 35: 48 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Lolos Kasus Rumjab, Mantan Sekda Buleleng Dibidik Gratifikasi

KETERANGAN : Wakajati yang merangkap Plt Kajati Bali, Hutama Wisnu, saat berikan keterangan pers di Kejati Bali, Kamis (22/7). (Suharnanto/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS-Bidikan penyidik Pidsus Kejati Bali yang dikordinir Anang Suhartono terhadap mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng (2014-2020), DKP, 58, berubah. 

Paska lolos dari kasus dugaan korupsi sewa rumah jabatan (Rumjab), kini penyidik menjerat DKP dengan dugaan gratifikasi. Bahkan, dalam keterangan persnya di Kejati Bali, Kamis (22/7), Plt Kajati Bali, Hutama Wisnu, didampingi sejumlah Asisten dan Kasipenkum A. Luga Harlianto, menyatakan, DKP sudah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi izin bandara di Buleleng dan pengisian LNG di Celukan Bawang senilai Rp 16 Miliar. 

Tak terima, penasihat hukum DKP membeber kejanggalan kasus tersebut yang terkesan dipaksakan sebagai kado Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-61.

Baca juga: Warga Badung yang Berstatus PNS, TNI, Polri Juga Dapat BLT

Hutama Wisnu menyatakan, penetapan mantan Sekda Buleleng, DKP, sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada Jumat (16/7) lalu. “Jadi, ada beberapa kasus gratifikasi terkait dengan pendirian pabrik LNG dan pembangunan Bandara Bali Utara,” jelas Wisnu.

Dalam rilis yang dikeluarkan Penkum dan Humas Kejati Bali, terungkap DKP disangka telah menerima gratifikasi proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng tahun 2018. 

Gratifikasi diterima dari beberapa orang dalam rangka membantu percepatan izin di pusat. Penyerahan uang permintaan DKP dilakukan 3 tahap pembayaran dari 2018-2019.

DKP juga disangka menerima gratifikasi dalam pengurusan izin pembangunan Terminal LNG di Celukan Bawang dari perusahaan.  Terakhir, DKP diduga menerima gratifikasi terkait penyewaan lahan tanah Desa Yeh Sanih yang dilakukan suatu perusahaan mulai 2015-2019. Dalam kasus ini, DKP dijerat Pasal 11 atau Pasal 12 huruf (a) atau huruf (g) UU Tipikor dan Pasal 3 , Pasal 4 dan Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Aspidsus Kejati Bali, Agus Eko P menambahkan, total gratifikasi yang diterima oleh DKP mulai 2015-2020 sebanyak Rp 16 Miliar. Gratifikasi itu diberikan oleh perusahaan dan perorangan untuk penerbitan izin. "Pemberi gratifikasi ada dari perorangan dan perusahaan. Gratifikasi LNG sekitar Rp 13 Miliar lebih. Bandara Bali Utara sekitar Rp 2,5 Miliar," ungkapnya. 

Ditanya apakah pemberi gratifikasi juga ditetapkan tersangka, Agus mengatakan masih melakukan pendalaman. Namun, dijelaskan jika penyidik sudah memeriksa 27 saksi dalam kasus ini, termasuk para pemberi gratifikasi. “Nanti akan kita infokan lagi kalau ada perkembangan,” pungkas Agus.

Asisten Itelijen (Asintel) Kejati Bali, Zuhandi menambahkan, ada dua surat perintah penyidikan terhadap DKP. Surat perintah penyidikan berkaitan sewa rumah dinas dan penyidikan gratifikasi. "Surat perintah penyidikan berkaitan sewa rumah dinas, ini masih dalam proses penyidikan. Ada 22 saksi yang sudah kami periksa," jelasnya. 

Sementara itu, penasihat hukum DKP yang dikomando Agus Sujoko membenarkan telah menerima surat penetapan tersangka DKP dari penyidik Pidsus Kejati beberapa waktu lalu. Namun, tidak dijelaskan kliennya dijerat kasus gratifikasi apa. “Apakah terkait rumah jabatan, LNG Celukan Bawang atau lainnya,” jelas Agus Sujoko.

Dia pun membeber kejanggalan dalam penetapan tersangka ini. Dijelaskan, jika DKP dijerat karena menerima gratifikasi dalam perizinan bandara, pengacara senior ini mengatakan sampai sekarang izin bandara belum keluar. 

Selain itu, seluruh perizinan bandara ada di tangan Kementerian Perhubungan di Jakarta dan Pemprov Bali. “Kalau Pemkab Buleleng kan hanya rekomendasi saja. Itupun pasti melalui Bupati juga,” jelas pengacara asal Jawa Tengah ini.

Mengenai gratifikasi dari penyewaan di Yeh Sanih, Agus mengatakan jika itu merupakan investasi swasta dan swasta. Tidak ada kaitannya dengan Pemkab Buleleng atau jabatan DKP sebagai Sekda. Agus juga menanyakan status pemberi gratifikasi yang sampai saat ini masih berstatus saksi. 

“Kalau yang menerima sudah tersangka ya harusnya pemberi juga tersangka. Atau dibuka saja siapa yang memberi,” pungkas Agus. Pun demikian dengan proyek LNG di Celukan Bawang. “Itu kewenangannya ada di Pelindo, sedangkan Amdalnya ada di Pemprov Bali, jelas bukan urusan Sekda,” kata Agus Sujoko penuh tanya. 

(bx/har/rin/JPR)

 TOP