Kamis, 23 Sep 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Terima Rancangan KUA PPAS APBD 2022, Suyasa Sebut Sudah Rasional

23 Juli 2021, 13: 55: 19 WIB | editor : Nyoman Suarna

Terima Rancangan KUA PPAS APBD 2022, Suyasa Sebut Sudah Rasional

TERIMA KUA/PPAS: Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa menerima dokumen rancangan KUA dan PPAS APBD 2022 dari Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Kamis (22/7). (Istimewa)

Share this      

 

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa menerima dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022, Kamis (22/7). Dokumen diserahkan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Kepala Inspektorat sekaligus Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung Luh Suryaniti. Rancangan PAD sebesar Rp 1,9 triliun. Sedangkan APBD dirancang Rp 2,9 triliun dianggap sudah rasional.

Suyasa usai menerima KUA PPAS 2022 mengatakan, ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dewan. Rancangan KUA PPAS 2022 wajib disampaikan pertengahan Juli 2021 oleh pemerintah kepada DPRD. “Kami akan selalu melaksanakan tugas pembahasan sampai nanti penetapan APBD 2022. KUA PPAS 2022 rancangannya wajib sudah ditetapkan di pertengahan Agustus. Sehingga proses pembahasan dengan eksekutif sudah teragendakan,” katanya didampingi Sekwan I Gusti Agung Made Wardika.

Baca juga: AFC Batalkan Indonesia Tuan Rumah Kualifikasi Piala Asia Putri

Mengenai target pendapatan 2022, Suyasa mengatakan, PAD dirancang sebesar Rp 1,9 triliun. Sedangkan APBD dirancang Rp 2,9 triliun. Rancangan tersebut, didasari KUA PPAS Perubahan 2021, karena di induk APBD 2021 sebesar Rp. 3,8 triliun. Suyasa menjelaskan, hal ini disesuaikan dengan menurunnya pendapatan di tengah pandemi. “Saya kira ini yang rasional,” jelas Ketua DPD II Golkar Badung itu.

Menurut Suyasa, dirancangnya anggaran secara rasional menyebabkan kegiatan yang wajib dilaksanakan pemerintah adalah kegiatan prioritas. Pihaknya berharap, pemerintah pusat lebih memperhatikan Badung yang selama ini sudah berbuat banyak untuk meringankan APBN. Pasalnya dalam situasi pandemi Covid-19, Pemkab Badung tidak memungkinkan mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata. “Selama ini Badung setengah lebih pendapatannya diberikan kepada ASN yang seharusnya menjadi tanggungjawab pusat. Dengan pendapatan yang riil, kami kira secara administrasi pemerintah pusat bisa memberikan bantuan untuk kepentingan di Badung,” katanya.

Lebih lanjut politisi asal Desa Penarungan ini menuturkan, melihat APBD yang rasional, tentu bisa dilihat celah fiskal Badung menjadi positif. Seharusnya bisa menjadi dasar pemerintah pusat memberikan perhatian ke Kabupaten Badung. Suyasa meminta, agresifitas eksekutif melalui OPD agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian. “Bagaimanapun koordinasi itu sangat penting, tolak ukur di daerah memberikan atensi khusus dengan pemerintah pusat,” pintanya. (esa)

(bx/wan/man/JPR)

 TOP