Kamis, 23 Sep 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Dewan Harap Retribusi PBG Tak Membebani Masyarakat

09 September 2021, 21: 36: 27 WIB | editor : Nyoman Suarna

Dewan Harap Retribusi PBG Tak Membebani Masyarakat

RAPAT: Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) DPRD Badung bersama OPD di Pemkab Badung, Kamis (9/9) (Istimewa)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Panitia Khusus (Pansus) ranperda retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan pihak-pihak terkait seperti organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim ahli, Kamis (9/9). Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Nyoman Dirgayusa didampingi Gusti Ngurah Saskara dan Made Yudana, untuk mematangkan materi ranperda sehingga menjadi lebih komprehensif.

Hadir juga Ketua Bapemperda DPRD Badung Nyoman Satria dan salah satu anggota pansus Kadek Suastiari. Dari pihak OPD hadir Kepala Dinas PUPR IB Surya Suamba dan Kabag Hukum Anak Agung Asteya Yudhya.

Dirgayusa berharap raker ini bisa mematangkan materi ranperda. Karena itu, Dirgayusa memberikan kesempatan maksimal kepada pihak-pihak yang diundang untuk memberikan masukan-masukan terkait ranperda ini.

Baca juga: Ini yang Perlu Anda Ketahui Tentang Covid-19 Saat Ini

Menurutnya, Ranperda ini bisa mempermudah proses PBG yang merupakan penjelmaan dari IMB. Sehingga pihaknya berharap biaya yang ditimbulkan dari rannperda ini bisa lebih meringankan beban masyarakat. “Jangan sampai masyarakat justru lebih terbebani oleh ranperda ini,” tegas Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung tersebut.

Ketua Bapemperda Nyoman Satria mengapresiasi proses perizinan relatif sangat cepat lewat kebijakan OSS yang akan berpengaruh terhadap animo berusaha masyarakat. Khususnya untuk PBG ini, Satria berharap mempermudah perizinan. “Akan diapakan seperti bangunan di jalur hijau, kapan ini ranperda harus selesai, kenapa terjadi keterlambatan pembahasan ranperda yang seharusnya pada 2 Agustus yang lalu,” tanya Satria. 

Satria juga mempertanyakan jumlah izin PBG yang belum bisa diproses akibat masa transisi ini, termasuk kerugian yang diderita Badung akibat tak berjalannya proses PBG pada masa transisi ini.

Kadek Suastiari anggota pansus lainnya memastikan masyarakat akan terbebani lagi akibat adanya sertifikat layak fungsi (SLF). Hal ini karena SLF harus dikeluarkan oleh konsultan yang tentu saja memerlukan biaya tambahan. Sementara Made Yudana mempertanyakan batas kedaluwarsa IMB. Dia berharap, pelayanan PBG ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan biaya semurah-murahnya.

Menjawab sejumlah pertanyaan para anggota dewan, Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba berharap ranperda ini bisa segera rampung. Hal ini karena saat ini sudah ada 201 pemohon yang masuk untuk mendapatkan PBG. Soal keterlambatan pembahasan, ujarnya, itu semata-mata karena sistem yang lambat. “Ketika kita sudah melakukan sosialisasi, sistem ditarik lagi sehingga pembahasan jadi tertunda,” ujar Surya Suamba. 

Soal LSF, Surya Suamba tak menampik warga akan terkena biaya tambahan. Ranperda ini hanya izin registrasi bangunan bukan memberi jaminan terhadap kualitas bangunan. “Soal kualitas ini, perlu dilakukan oleh ahlinya dalam hal ini arsitektur serta tenaga sipil yang memiliki sertifikat keahlian. Untuk inilah perlu biaya tambahan,” jelasnya. 

Soal bangunan yang berubah, tegas Surya Suamba, pemilik bangunan wajib mengajukan perubahan PBG. Biaya yang dikenakan hanya untuk perubahan atau perluasannya saja. “Jadi biayanya tidak untuk seluruh bangunan tetapi hanya yang berubah atau yang diperluas saja,” tegasnya.

Poin penting, katanya, PBG tidak perlu lagi penyanding. Selain itu, soal bangunan di lahan jalur hijau pun berpeluang izinnya keluar karena OSS masih belum sempurna. Masih ada beberapa trayel dan diizinkan oleh mesin terutama daerah-daerah yang belum ada rencana detail tata ruangnya. (esa)

(bx/wan/man/JPR)

 TOP