Kamis, 23 Sep 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Diterapkan saat Pandemi, Dewan Klungkung Minta Evaluasi e-Jasa

10 September 2021, 20: 03: 48 WIB | editor : Nyoman Suarna

Diterapkan saat Pandemi, Dewan Klungkung Minta Evaluasi e-Jasa

E-JASA: Anggota Fraksi Hanura DPRD Klungkung I Nyoman Mujana membacakan pendapat akhir Fraksi Hanura terkait rancangan APBD Perubahan 2021 pada rapat paripurna di DPRD Klungkung, Jumat (10/9). Salah satu yang dibacakan adalah terkait e-Jasa tenaga kontrak (Istimewa)

Share this      

SEMARAPURA, BALI EXPRESS- Keputusan Pemkab Klungkung menerapkan e-Jasa khusus tenaga kontrak, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Klungkung. Dewan menilai e-Jasa yang berpengaruh terhadap pendapatan itu kurang tepat diterapkan di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu anggota dewan yang tidak sepakat dengan penerapan e-Jasa adalah I Wayan Buda Parwata. Buda dalam rapat gabungan dengan eksekutif, Jumat (10/9) menyatakan bahwa dirinya memahami, pemerintah menerapkan e-Jasa dengan tujuan baik.  Hanya saja penerapannya yang kurang tepat, yakni di tengah pandemi Covid-19. “Kami meminta sistem ini dievaluasi. Kembalikan ke sistem awal,” pinta Buda. Anggota dewan lainnya, I Wayan Mardana menduga penerapan e-Jasa merupakan cara pemerintah memutus kontrak.

Tanggapan soal e-Jasa juga secara resmi disampaikan Fraksi Hanura dalam rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi pada hari yang sama. Fraksi Hanura melalui anggotanya I Nyoman Mujana menyampaikan, sistem pengupahan tenaga kontrak dengan e-Jasa perlu dilakukan evaluasi,  karena penerapannya kurang tepat di tengah pandemi Covid-19 dan pegawai termasuk tenaga kontrak menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. “Sehingga pegawai kontrak tidak memenuhi point yang diminta oleh aplikasi e-Jasa dimaksud. Di samping hal itu tersebut pegawai kontrak tidak mempunyai status kepegawaian yang jelas sehingga jobnya juga tidak jelas,” katanya.

Baca juga: Warga Penglatan Bentangkan Spanduk, Buntut Keluarnya Putusan MA

Penerapan e-Jasa ini sempat dijelaskan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi sehari sebelumnya.  Suwirta mengatakan bahwa e-Jasa akan memacu kinerja tenaga kontrak. Setelah sebulan diterapkan, sekitar 89,7 persen tenaga kontrak kinerjanya masuk kategori sangat baik, sebesar 2,7 persen cukup dan 1,5 persen sedang.

Sekadar mengingatkan, e-Jasa ini berlaku sejak Agustus lalu. Agar bisa mendapatkan gaji maksimal, tenaga kontrak harus benar-benar bekerja dan disiplin melaporkan aktivitas melalui aplikasi. Dari laporan itu akan muncul poin. Tiap aktivitas poinnya berbeda-beda. Poin ini diakumulasi untuk menentukan besaran upah. Upah paling besar Rp 1,4 juta. Sedangkan tenaga kontrak yang malas, bisa mendapatkan Rp 700 ribu.  Upah ini di luar tanggungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sebelum e-Jasa, upah tenaga kontrak sama setiap bulan, yakni Rp 1,4 juta.

(bx/wan/man/JPR)

 TOP