Kamis, 23 Sep 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Tebar Hoax Soal Bu Mega, DPC PDIP Gianyar Adukan Akun Medsos ke Polisi

14 September 2021, 11: 13: 04 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tebar Hoax Soal Bu Mega, DPC PDIP Gianyar Adukan Akun Medsos ke Polisi

LAPOR : DPC PDI Perjuangan Gianyar melaporkan akun medsos penyebar berita hoax tentang Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri di Mapolres Gianyar, Selasa (14/9). (Dewa Rastana/Bali Express)

Share this      

GIANYAR, BALI EXPRESS – Sejumlah akun media sosial yang menyebar berita tidak benar atau bohong (hoax) tentang Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dilaporkan oleh DPC PDIP Kabupaten Gianyar ke Mapolres Gianyar, Selasa (14/9).

Berdasarkan pantauan di lapangan, belasan pengurus DPC PDIP Gianyar didampingi Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Gianyar serta para kadernya tiba di Mapolres Gianyar sekitar pukul 10.00 WITA. Dengan menggunakan pakaian adat madya, perwakilan rombongan selanjutnya menyampaikan laporan tersebut diterima oleh Kasat Reskrim Polres Gianyar kemudian bertemu dengan Kapolres Gianyar. Rombongan juga membawa spanduk bertuliskan “ USUT TUNTAS DUGAAN PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) TERHADAP KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN”.

Usai melapor, Sekretaris DPC PDIP Gianyar, Ketut Sudarsana mengatakan kedatangannya sesuai dengan instruksi DPD PDIP Provinsi Bali sehubungan dengan beredarnya berita bohong (hoax) terhadap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di media sosial. Dimana ada sejumlah akun, mulai dari akun twitter, whatsapp, tiktok, instagram hingga youtube yang menggunggah konten bahwa Ketua Umum DPP PDIP sakit, bahkan meninggal dunia. Padahal informasi itu tidaklah benar. “Akun-akun itu mengatakan bahwa Ibu (Megawati Soekarnoputri) sakit, bahkan meninggal, bahkan sampai diberikan karangan bunga. Padhaal itu smeua hoax,” tegasnya.

Baca juga: Diupah Rp 5 Juta, Tiga Pelaku Pembakar Mobil Polisi Akhirnya Ditangkap

Terlebih, kata dia informasi hoax yang beredar tersebut telah mengganggu pihaknya khususnya di jajaran partai maupun di masyarakat. Selain itu, penyebaran informasi hoax adalah tindakan pidana sehingga pihaknya dengan mantap melaporkan akun-akun tersebut kepada pihak kepolisian. Dimana total akun yang dilaporkan adalah sebanyak 12 akun. “Ini sangat mengganggu kami, kami dikorbankan secara psikis, kami merasa dirugikan, kami sedih, dan ini tindakan melanggar hukum, sehingga kami memiliki kewajiban untuk men-stop berita itu,” sebutnya.

Meskipun lokusnya ada di Jakarta, kata dia pihaknya tetap memiliki kewajiban untuk melapor karena informasi itu beredar di media sosial yang informasinya dengan mudah tersebar diberbagai wilayah. “Kami diterima langsung oleh Kasat Reskrim kemudian kami audiensi dengan Kapolres Gianyar untuk mohon dukungan agar laporan kami ditindaklanjuti,” beber Sudarsana yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Gianyar tersebut.

Dan saat ini, kondisi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam keadaan sangat sehat. Karena beberapa kali Presiden RI kelima tersebut juga memimpin rapat secarta virtual. “Bahkan Ibu lebih sehat dari kami.Kalau orang yang sehat walafiat diberitakan meninggal, kan mungkin mereka mendoakan Ibu meninggal. Atau memang sengaja dibuat sesat. Tapi kita serahkan semuanya kepada penyidik untuk mengetahui motifnya,” tandasnya.

Berdasarkan kronologi peristiwa yang diserahkan kepada pihak kepolisian, disampaikan bahwa pada tanggal 9 September 2021 secara terpisah dan beruntun akun twitter milik @JafarSalman23, @Icu663, @ibnupurna, @bobbyandhika7, @gandawan, @4ngelianaPutri, dan akun Instagram milik genocid.anon3 diduga secara tidak bertanggung jawab telah mengunduh berita yang diduga tidak benar dan bohong (Hoax) terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, diantaranya melalui flyer berkepala surat Palang Merah Indonesia Provinsi Jakarta dengan ucapan "Segenap Keluarga Besar PMI Provinsi Jakarta mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam dalamnya atas wafatnya "Foto Ibu Megawati Soekarnoputri".

Tidak hanya itu penyebaran berita yang diduga bohong (Hoax) tersebut juga diduga dilakukan oleh M.Feri pada nomor 085727373061 dalam Whatsapp Group Mujahid Cyber, Yosep S.Kusnadi pada nomor 085794107895 dalam Whatsapp Group Mutiara Qolbu, Bambang Sugiarto pada nomor 082129879918 dalam Whatsapp Group Bela Islam. Selanjutnya informasi dan dugaan berita bohong tersebut diduga disiarkan kembali secara terpisah oleh akun youtube milik Hersubono Point pada tanggal 9 September 2021 dengan judul konten "Ketum PDIP Megawati dikabarkan koma dan dirawat di RSPP" kemudian tanpa klarifikasi (cover both side) pada tanggal yang sama diduga diberitakan kembali oleh www.portal-islam.id dengan judul berita "Megawati dikabarkan masuk ICU" kemudian secara tidak bertanggung jawab penyebaran yang diduga berita bohong tersebut menjadi viral di media sosial dan pemberitaan lini masa, selanjutnya pada tanggal 12 September 2021 akun tiktok (@dhianrama18) menyebarkan video yang diduga berita bohong dengan judul konten "TURUT BERDUKA CITA TELAH MENINGGAL DUNIA IBU MEGAWATI SOEKARNOPUTRI":

Informasi yang diduga terkualifikasi sebagai pemberitaan bohong yang diduga telahdiunduh oleh akun twitter milik @Jafar Salman23, @lcu663, @ibnupurna,

Instagram milik @bobbyandhika7. @gandawan, @4ngelianaPutri, dan akun

genocid.anon3, serta akun whatsapp milik M Feri pada nomor 085727373061 dalam Whatsapp Group Mujahid Cyber, Yosep S Kusnadi pada nomor 085794107895 dalam Whatsapp Group Mutiara Qolbu, Bambang Sugiarto pada nomor 082129879918 dalam Whatsapp Group Bela Islam, akun youtube milik Hersubono Point, serta akun tiktok milik @dhianrama 18 secara tidak bertanggung jawab diduga telah menyebarkan berita yang diduga bohong (Hoax) serta diduga melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; jo. Pasal 390 KUHPidana Tentang Berita Bohong; jo. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang dibuktikan dengan unggahan dan unduhan pada masing-masing pemilik akun di berbagai platform digital baik twitter, instagram, whatsapp, maupun youtube yang diunggah secara terpisah pada tanggal 9 September 2021, sedangkan bagi pemberitaan yang dikeluarkan oleh www.portal-islam.id telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I11/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena dugaan penyebaran berita atau informasi bohong yang diduga dilakukan oleh akun-akun tersebut, dinilai merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; jo. Pasal 390 KUHPidana Tentang Berita Bohong; jo. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

PDIP pun menilai perbuatan yang dilakukan oleh akun-akun tersebut diatas jelas-jelas sangat mencederai dan mengganggu harkat, martabat, kewibawaan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut sangatlah disayangkan dan nyata pula menimbulkan keresahan bagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh Indonsia dan khususnya di Provinsi Bali yang mana memiliki basis kader/massa yang sangat militan sampai ke akar rumput.

Selain itu, seluruh kader PDI Perjuangan juga sangat keberatan dan merasa terganggu atas perbuatan akun-akun tersebut yang telah menyampaikan berita/informasi bohong (Hoax) atau tidak pasti dan menyesatkan tersebut karena sebagai bagian dari warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Bali sangat mengharapkan terwujudnya kehidupan yang harmonis dan kondusif terutama dalam penggunaan media sosial maupun media/jaringan elektronik lainnya. Apabila perbuatan-perbuatan seperti ini terus dibiarkan, maka dikhawatir hal ini kedepan akan menjadi preseden buruk dan berpotensi

menimbulkan terjadinya kasus-kasus serupa yang lebih pelik. Sehingga DPD PDIP Bali melalui PDC PDIP seluruh Bali meminta agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan serta proses hukum lebih lanjut terkait adanya dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; jo. Pasal 390 KUHPidana Tentang Berita Bohong; jo. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

(bx/ras/man/JPR)

 TOP