Minggu, 19 Sep 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Tega! Palsukan SHM dan Jual Tanah Warga 5 Hektare, Eks Kades Dijuk

14 September 2021, 19: 44: 36 WIB | editor : Nyoman Suarna

Tega! Palsukan SHM dan Jual Tanah Warga 5 Hektare, Eks Kades Dijuk

DIUNGKAP: Aksi nakal mantan Tamtam saat menjadi Kades diungkap di Mapolda Bali. (I Gede Paramasutha/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Seorang pria paro baya bernama I Ketut Tamtam, 53, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Bali. Sebab, saat menjabat Kepala Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, ia menjual tanah warganya sendiri seluas 5 hektare tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Kasus tersebut diungkap dalam jumpa pers di Mapolda Bali, Senin (14/9) oleh Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Ary Satriyan dengan dihadiri Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Ketut Mangku. Kombes Satriyan menjelaskan perkara bermula ketika Tamtam dimintai bantuan oleh warganya untuk balik nama tanah seluas kurang lebih 5 hektare atas nama I Nyoman Tangkas dan Gusti Ketut Indra pada 2012.

"Semua surat dan kelengkapan diberikan kepada tersangka yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Bunga Mekar," ujar Satriyan. Eks Kades yang sempat menjabat dua periode itu memang membalik nama tanah yang terdiri empat Sertifikat Hak Milik (SHM) itu, dan berhasil mengurus di BPN Klungkung. Tapi, alih-alih atas nama pemiliknya, SHM itu justru dibalik atas nama tersangka.

Baca juga: Polda Bali Ungkap Kasus Pemalsuan Akta Tanah

Aksi ini tentu dilakukan tanpa disadari pemilik aslinya. Berlanjut pada 2016, kelakuannya semakin menjadi dengan mecari pembeli atas tanah itu. Hingga seorang bernama Ni Made Murniati selaku pelapor, sepakat membeli tanah tersebut. "Terdangka mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan bukan tanah bermasalah, atau dalam sengketa sehingga korban percaya," tuturnya.

Pelapor dan tersangka lalu membuat perjanjian jual beli di hadapan notaris Putu Puspajana di Klungkung dengan kesepakatan harga Rp 832 juta. Kemudian dibuatkan PPJB antara Tamtam dan Murniati. Merasa kesepakatan sudah selesai, tanah tersebut dipasangi plang oleh Murniati.  Sedangkan pemilik asli Nyoman Tangkas dan Gusti Ketut Indra kaget bukan kepalang melihat plang terpasang di tanah mereka. 

Saat itulah aksi nakal tersangka terbongkar. Singkat cerita kedua pemilik asli menggugat Ketut Tamtam dan Murniati soal kepemilikan tanah itu di PN Semarapura. Hakim pun memutus pihak Tamtam kalah. "Hakim berucap proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh tersangka merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan

menyatakan bahwa proses jual beli dengan pelapor adalah cacat hukum," tambahnya.

Tak menyerah, Tamtam lalu mengajukan banding, tapi hasilnya menguatkan putusan PN Semarapura. Tersangka lanjut mengajukan kasasi dan hasilnya tetap saja kalah. Atas kekalahan itu, Muniarti tentu saja merasa tertipu, dan melaporkan Ketut Tamtam ke Polda Bali atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan. 

Ditandai denganLaporan polisi dengan nomor LP/135/III/2021/SPKT tanggal 16 Maret 2021. Tamtam ditetapkan sebagai tersangka pada (29/6), dan berkas perkara lengkap (P21) pada (30/8). Hasil penyidikan memang tersangka bekerja seorang diri memanfaatkan kesempatan saat itu sebagai kepala desa. 

"Kami lakukan penyidikan dan sudah P21. Tersangka baru kami tahan karena dia kooperatif dan selanjutnya akan kami lakukan tahap II. Dalam menangani kasus ini kami kerja sama dengan Kanwil BPN Bali," sebutnya. Ada pun barang bukti yang disita polisi antara lain empat dokumen fotocopy legalisir minuta akta PPJB. Fotocopy empat SHM atas nama Ni Made Murniati. 

Fotocopy warkah penerbitan sertipikat yang dilegalisir. Fotocopy gugatan perdata pada PN, PT, dan Kasasi.Tersangka dijerat Pasal 266 atau Pasal 378, atau Pasal 372 KHUP tentang Penggelapan dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Sementara itu  Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Ketut Mangku mengapresiasi Dit Reskrimum Polda Bali yang bergerak cepat melakukan Lidik dan sidik hingga tahap P21. 

Lebih lanjut dia memaparkan bahwa penentuan target dalam mafia tanah minimal ada dua aspek. Pertama, mengandung aspek pidana. Kedua, aspek hukum administrasi pertanahan. "Aspek pidana menjadi tugas dari penyidik. Sementara aspek hukum pertanahan ada pada kami di BPN. Pengungkapan kasus ini mudah-mudahan memberi efek jera bagi para mafia tanah lainnya," pungkasnya. (ges)

(bx/ras/man/JPR)

 TOP