Minggu, 19 Sep 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar, Tersangka Pengemplang Pajak Dilimpahkan

14 September 2021, 19: 52: 55 WIB | editor : Nyoman Suarna

Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar, Tersangka Pengemplang Pajak Dilimpahkan

DISERAHKAN: Tersangka KPTDA (36) diserahkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) beserta barang bukti dugaan kasus pidana pajak kepada Kejaksaan Negeri Buleleng melalui Kepolisian Daerah Bali. (istimewa)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Tersangka KPTDA (36) diserahkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) beserta barang bukti dugaan kasus pidana pajak kepada Kejaksaan Negeri Buleleng melalui Kepolisian Daerah Bali. Tersangka diduga merugikan negara Rp 1.3 miliar. Penyerahan tanggung jawab tersangka KPTDA beserta barang buktinya dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Bali ini bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng, Jalan Dewi Sartika Nomor 23, Kaliuntu, Buleleng.

“KPTDA selaku Direktur CV GP yang bergerak di bidang usaha jual beli cengkeh diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan modus memungut PPN dari para pelanggan/pembeli namun tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke kas negara,” kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Bali, Andri Puspo Heriyanto, Selasa (14/9).

Dijelaskan, KPTDA diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap Penuntutan dengan dugaan melakukan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang KUP).

Baca juga: Bioskop di Jakarta Dibuka mulai 16 September, Pengunjung Wajib Vaksin

Sebelum dilakukan penyidikan, ungkapnya, telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak. “Saat dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dilakukan dengan membayar pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda,” jelasnya.

Namun demikian, pihaknya menyebutkan, KPTDA tidak menggunakan hak tersebut sehingga PPNS Kanwil DJP Bali meningkatkan pemeriksaan bukti permulaan ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan Wajib Pajak juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B Undang-Undang KUP setelah melunasi pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun KPTDA juga tidak memanfaatkan hak tersebut.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Dudung Rudi Hendratna mengapresiasi atas kerja sama dan sinergi yang baik antara Kantor Wilayah DJP Bali, Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Negeri Buleleng serta seluruh pihak yang terlibat. Dalam upaya penegakan hukum perpajakan dalam rangka penegakan prinsip keadilan dan menimbulkan deterrent effect atau efek jera, serta upaya pengamanan penerimaan negara. 

“Kami berharap dengan adanya penyerahan tersangka sebagai rangkaian proses penegakan hukum atas tindak pidana perpajakan ini Wajib Pajak akan semakin menaati peraturan di bidang perpajakan,” katanya.(ika)

(bx/ras/man/JPR)

 TOP