Minggu, 19 Sep 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Sidak WNA di Sanur, Ratusan Orang Tak Terdaftar

14 September 2021, 20: 02: 56 WIB | editor : Nyoman Suarna

Sidak WNA di Sanur, Ratusan Orang Tak Terdaftar

SIDAK: Ratusan WNA terjaring sidak,Selasa (14/9). (IGN Agung Bayu SN/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Ada 200-an lebih warga negara asing (WNA) yang namanya tak terdaftar, terjaring dalam sidak gabungan yang dikoordinasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar di kawasan Kelurahan Sanur, Denpasar, Selasa (14/9). Sidak juga menghadirkan perwakilan dari pihak imigrasi, Satpol PP, hingga pihak kelurahan dan kepala lingkungan.

“Adapun sasaran sidak yakni dua kediaman WNA yang ada di kawasan Jalan Sekuta, Gang Daton, Lingkungan Pasekuta, Kelurahan Sanur,” ujar Kaling Lingkungan Pasekuta I Nyoman Darma Jaya.

Lanjut Darma, di wilayahnya ada 100 villa. Saat ini terisi sekitar 30 persen. Akan tetapi tidak semua pemilik villa tersebut melaporkan apakah villanya terisi atau kosong. Sehingga pihaknya mengaku banyak menerima protes termasuk dari tetangga pemilik villa. “Banyak laporan seperti kolam renang terbengkalai, pohon rimbun yang dipermasalahkan tetangga,” imbuhnya. 

Baca juga: Insentif Nakes Dipotong, Giri Prasta Tak Mau Ikut Campur

Ia mengatakan, WNA yang terdata dan memiliki STLD di wilayahnya sebanyak 58 orang. Kebanyakan mereka tinggal di sana dengan cara mengontrak villa dan kebanyakan merupakan pensiunan. Namun menurutnya ada 200-an WNA juga yang tidak terdaftar karena mereka biasanya tidak menetap. “Yang memiliki STLD sebanyak 58 orang dari Januari sampai Agustus 2021. Untuk STLD ini berlaku 6 bulan,” ujarnya.

Dirinya juga menyebut memang ada beberapa WNA yang taat, namun ada yang kurang taat aturan. Sementara itu, Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede Ari Sudana mengatakan pihaknya akan selalu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada orang asing di Kota Denpasar. “Jika ada pelanggaran mohon dilaporkan ke Imigrasi dengan koordinasi Pemda lewat Kelurahan. Hukumannya nanti bisa di deportasi atau pembinaan,” tandasnya.

(bx/dip/man/JPR)

 TOP