Selasa, 19 Oct 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Mutasi Guru di Karangasem, Muncul Dua Nama Kasek di Satu Sekolah

22 September 2021, 20: 51: 51 WIB | editor : Nyoman Suarna

Mutasi Guru di Karangasem, Muncul Dua Nama Kasek di Satu Sekolah

MUTASI: Sejumlah guru hingga tenaga pengawas sekolah di Karangasem dimutasi beberapa waktu lalu. (Agus Eka Purna Negara/Bali Express)

Share this      

AMLAPURA, BALI EXPRESS- Ribut-ribut soal mutasi guru di Karangasem sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu. Bupati Karangasem I Gede Dana pun akhirnya melakukan mutasi terhadap 426 tenaga pendidik yang meliputi guru hingga tenaga pengawas. 

Namun, proses mutasi tidak luput dari polemik. Itu terjadi bermula adanya surat keputusan (SK) terkait nama-nama yang dimutasi tersebar di media sosial. Di sana tercantum ada dua orang berbeda namun tertera sebagai kepala di sekolah yang sama. Yakni di SD Negeri 6 Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.

Tidak itu saja. Kabar tersiar dari beberapa sumber yang menyebut ada sekolah hanya memiliki satu guru olahraga namun harus pindah ke sekolah yang sudah memiliki guru olahraga. Alhasil sekolah yang ditinggalkan tidak memiliki guru olahraga.

Baca juga: Sambut HUT TNI, Kodam IX/Udayana Gelar Baksos Donor Darah

Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Karangasem I Gusti Gede Rinceg mengakui ada kesalahan administrasi dalam proses mutasi sehingga menimbulkan kekeliruan penetapan posisi. Seperti penetapan dua kepala dalam satu sekolah. Semestinya dalam satu sekolah itu terdapat dua tenaga pindahan. Yakni satu guru dan satu kepala sekolah. “Orangnya tetap. Hanya saja mestinya yang satunya ditulis sebagai guru bukan kepala sekolah. Sehingga terkesan ada penambahan dua kepala sekolah di sana. Itu murni kesalahan administrasi dan Dinas Pendidikan langsung mengevaluasi agar merevisi SK tersebut,” kata Rinceg, Rabu (22/9).

Soal pemindahan guru lainnya, keberadaan dua guru yang mengajar pelajaran yang sama dengan meninggalkan sekolah sebelumnya, pihaknya akan melihat rombongan belajar (rombel) padat atau tidak. Jika rombel satu sekolah itu gemuk hingga ada dua sif, maka memungkinkan ada dua guru mata pelajaran yang sama. “Kalau nanti misalnya ditemukan kenyataan di lapangan bahwa rombel-nya standar, maka nanti seizin Bupati Karangasem akan dikembalikan dengan nota dinas sehingga pelayanan pendidikan bisa tetap berjalan dengan baik,” kata Rinceg.

Rinceg juga tidak berani memastikan soal ada kabar kepala sekolah turun menjadi guru biasa. Dia menjelaskan, jika bicara ketentuan dan peraturan, kejadian itu mungkin bisa terjadi jika ketentuannya benar. Misalnya soal masa jabatan kepala sekolah yakni empat tahun maksimal dua periode.

Kata dia, jika dua periode habis, apabila kinerja kepala sekolah itu dinilai kurang, kemungkinan akan kembali sebagai guru biasa. Menurutnya, penurunan tersebut biasa terjadi di bidang pendidikan. “Seperti jabatan rektor, dekan dan sebagainya di perguruan tinggi jika habis masa jabatan dan tidak naik lagi ya kembali jadi dosen,” ucapnya.

Begitu sebaliknya. Apabila kinerja kepala sekolah dinilai baik, yang bersangkutan dapat diangkat lagi menjadi kepala pada periode ke tiga namun ditempatkan di sekolah lain. Misalnya sekolah dengan kualitas yang rendah. Ini dilakukan dengan harapan ada upaya memajukan kualitas di sekolah itu.

Pejabat asal Kelurahan Padangkerta itu mengakui, kesalahan teknis dapat terjadi mengingat jumlah tenaga pendidikan yang dimutasi jumlahnya banyak mencapai 426 orang. Proses pendataan juga dimulai dari tingkat bawah, yakni pengawas, Dinas Pendidikan, BKPSDM termasuk di dalamnya terlibat tim penilai kinerja.

Menurutnya, pemerintah mengambil kebijakan mutasi tenaga pendidik untuk pemerataan dan jauh dari muatan unsur politik pasca Pilkada 2020 lalu. Mutasi juga mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi guru dalam bekerja. Karena itu, mutasi guru dilakukan maksimal dalam satu kecamatan. “Bayangkan kalau gurunya tinggal jauh, perjalanan saja sudah lelah kemudian pengaruh ke pekerjaan,” tegasnya.

Baginya, para tenaga pendidikan juga harus memahami soal pemerataan mengacu skala kabupaten, bukan tingkat kecamatan saja. “Ketika ada wilayah kelebihan dan ada kekurangan guru maka kebijakan bupati tetap akan memeratakan, karena pemerataan pendidikan harus menjadi bagian dari profesinya. Bukan suatu hukuman,” tandasnya.

(bx/aka/man/JPR)

 TOP