Selasa, 19 Oct 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Pangdam Maruli Sebut Tidak Melanggar HAM Jika Tumpas KKB di Papua

24 September 2021, 18: 53: 50 WIB | editor : Nyoman Suarna

Pangdam Maruli Sebut Tidak Melanggar HAM Jika Tumpas KKB di Papua

TANGGAPI: Pangdam Maruli menanggapi perang melawan KKB dan kaitannya dengan HAM saat tatap muka dengan awak media di media center Korem 163/Wira Satya, Denpasar, Jumat (24/9). (I Gede Paramasutha/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Upaya untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi buah bibir, bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Pasalnya, masalah itu sangat sensitif bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).Bahkan apa yang dilakukan pemerintah dan TNI/Polri mengerahkan pasukan untuk melawan, tak jarang disebut melanggar HAM. 

Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak pun menanggapi stigma dan pandangan itu saat kegiatan tatap muka dengan awak media di media center Korem 163/Wira Satya, Denpasar, Jumat (24/9). Ia menegaskan, melawan atau bahkan mengakhiri eksistensi KKB tidaklah bertentangan dengan HAM. 

Sebab pada dasarnya soal HAM, dicap melanggarnya apabila semisal aparat bersenjata menindas masyarakat sipil yang tidak bersenjata atau tidak memiliki kemampuan. Namun yang diperangi adalah sebuah kelompok memiliki dan menggunakan senjata, ditambah melakukan tindakan kriminal. "Mereka (KKB) sudah membuat korban jiwa bergelimpangan, baik TNI hingga Nakes, ini perbuatan pidana, kriminal, tidak bisa dianggap melanggar HAM," ujarnya.

Baca juga: Bahas Nasib Penerapan PTM, Sanjaya Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

Maruli pun tak menampik memang bagi prajurit TNI, terluka atau bahkan gugur merupakan resiko penugasan. Tapi perlu dipilah dan disadari, mana upaya dalam menjaga HAM atau melawan kelompok kriminal. "Tentu saja niat utama tidak untuk membunuh orang, namun mereka bersenjata, sehingga kontak senjata pasti mungkin terjadi," lanjutnya.

Para prajurit Kodam IX/Udayana yang bertugas di Papua pun sudah barang tentu dibekali pesan-pesan oleh pimpinan dalam bertindak di wilayah teritorial. Agar selalu mengutamakan pendekatan dengan masyarakat, tokoh-tokoh adat maupun tokoh agama. Selain itu selalu berkomunikasi terkait apa yang bisa diperbuat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di sana, agar bisa menyatu dengan mereka.

Selain itu, ada hal lain yang pihaknya singgung, yakni sebuah tindakan salah satu oknum tokoh politik di Bali. Oknum tersebut memposting dalam media sosial pribadinya, foto jasad anggota TNI AD yang tewas ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pegunungan Bintang, Papua.

Itu sangat disayangkan dan dinilai olehnya tidak mencontohkan perilaku bermedia sosial yang bijak dan benar. Perlu adanya teguran maupun sanksi terhadap postingan - postingan semacam itu. "Sangat disayanginya, apakah tidak dipikir bagaimana perasaan keluarga, lingkungan sekitarnya, secara kultur jelas ini tidak etis," sebutnya.

"Harus segera didiskusikan dan dicermati lagi hal-hal semacam ini, proses - proses hukum untuk pelanggaran-pelanggaran seperti ini juga harus dipercepat, supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang," imbuhnya. Sebagaimana peraturan bersosial media juga sudah tercantum dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (ges)

(bx/ras/man/JPR)

 TOP