Selasa, 19 Oct 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

Ranperda Retribusi TKA Disepakati, PAD Badung Diharapkan Meningkat

12 Oktober 2021, 19: 57: 13 WIB | editor : Nyoman Suarna

Ranperda Retribusi TKA Disepakati, PAD Badung Diharapkan Meningkat

I Made Ponda Wirawan (Istimewa)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah rampung dibahas panitia khusus (Pansus) DPRD Badung. Ranperda tersebut telah disepakati, dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi perda. Setelah jadi perda, diharapkan mampu meningkatkan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) Badung.

Ketua Pansus I Made Ponda Wirawan mengatakan, setelah melakukan sejumlah pembahasan seluruh anggota pansus telah menyepakati seluruh isi dan pasal yang tertuang dalam draf ranperda tersebut. “Semua anggota pansus sudah sepakat. Jadi, sudah bisa dibawa ke paripurna untuk disahkan. Nanti, Kabupaten Badung akan menjadi daerah yang paling pertama punya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” ujar Ponda Wirawan usai rapat Selasa (12/10).

Menurutnya, ranperda ini lebih menekankan pada pemungutan retribusi penggunaan TKA. Sementara untuk penerbitan izin mempekerjakan TKA dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan untuk pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. “Kita di kabupaten hanya mengatur soal retribusi. Yaitu satu orang TKA dikenakan sebesar 100 dollar per bulan. Sementara untuk pengawasan ada di provinsi dan izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Baca juga: Fraksi Gabungan Sarankan Ada Prasasti Rsi Markandya di Pura Besakih

Kendati demikian, politikus asal Mambal ini menyatakan, walaupun tidak melakukan pengawasan, pembinaan akan tetap dilaksanakan. Lantaran selama di bekerja di Kabupaten Badung TKA wajib membagi ilmunya kepada pekerja lokal. “Sesuai aturan, pengguna atau perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib melapor ke pemerintah daerah. Kemudian, mereka akan dipungut retribusi. Sudah ada aplikasi untuk itu (pemungutan retribusi TKA),” jelasnya.

Lebih lanjut anggota Komisi I DPRD Badung ini menambahkan, adanya perda ini dapat menambah pundi-pundi pendapatan Badung. “Harapan kita retribusi ini bisa mendongkrak pendapatan daerah, tapi penggunaan tenaga kerja lokal tetap harus prioritas,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung I Nyoman Satria. Dalam ranperda ini pemerintah daerah lebih fokus pada pengenaan retrebusi. “Iya, secara substansi perda, kami di Badung lebih kepada pengenaan retrebusi,” sambungnya.

Politikus PDIP asal Mengwi ini meyakini, ranperda ini sudah bisa diundangkan dalam waktu dekat. (esa)

(bx/wan/man/JPR)

 TOP