Selasa, 19 Oct 2021
baliexpress
Home > Politik
icon featured
Politik

DPRD Badung Cabut Perda RDTR Zonasi Kuta Selatan

13 Oktober 2021, 20: 29: 41 WIB | editor : I Putu Suyatra

DPRD Badung Cabut Perda RDTR Zonasi Kuta Selatan

RAPAT: Ketua Bapemperda DPRD Badung I Nyoman Satria saat memimpin rapat, Rabu (13/10) (ISTIMEWA)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) membahas tiga Peraturan Daerah (Perda), Rabu (13/10). Tiga Perda yang dibahas yakni Perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol, Pencabutan atas Perda nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kuta Selatan tahun 2018-2038 dan pencabutan Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Padahal pembahasan tentang RDTR di lima kecamatan sudah dilakukan sejak tahun 2014. Namun sampai saat ini belum menemukan titik temu dan harus digugurkan.

Ketua Bapemperda DPRD Badung, I Nyoman Satria mengatakan, pencabutan dua Perda tentang BUMDes dan Perda RDTR Kecamatan Kuta Selatan akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. "RDTR cukup dengan Peraturan Bupati (Perbup) tidak ada Perda lagi. BUMDes cukup mengacu pada Peraturan Menteri jadi cukup sampai di Perdes tidak perlu ada Perda dan Perbup lagi cukup mengacu pada Permen," ungkapnya.

Baca juga: Oknum PNS Positif Narkoba, BNNK Lakukan Rehabilitasi

Pihaknya berharap, melalui aturan RDTR yang diatur dalam UU Cipta Kerja bisa membuat lebih banyak investasi di Kabupaten Badung. Sementara, untuk BUMDes bisa lebih efektif dan efisien. "Aturannya kita diperbaiki dulu disesuaikan dengan perintah UU Cipta Kerja," ujarnya.

Selama ini, dari lima RDTR yakni Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan jelas Satria hanya satu yang baru disahkan menjadi Perda yaitu RDTR Kecamatan Kuta Selatan. "Yang lima itu kan masih dalam pembahasan, jadi tidak akan dilanjutkan menjadi Perda. Sehingga tidak perlu dicabut, otomatis bubar. Karena menurut UU Cipta Kerja cukup dengan Perbup tidak perlu Perda lagi. Semua akan diatur di Perbup," jelasnya lagi.

Selanjutnya, kata Satria kesepakatan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.  "Ada sembilan Ranperda yang akan disahkan menjadi Perda. Mungkin tahun ini yang paling banyak. Biasanya paling lima," pungkasnya. (esa)

(bx/wid/yes/JPR)

 TOP