Selasa, 19 Oct 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Berstatus BLUD, Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Dicabut

14 Oktober 2021, 08: 10: 46 WIB | editor : Nyoman Suarna

Berstatus BLUD, Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Dicabut

RAPAT PANSUS: Suasana rapat pansus perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Rabu (13/10). (Istimewa)

Share this      

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Pembahasan tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah memasuki tahap finalisasi. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung I Made Sumerta disepakati perda sebelumnya dicabut. Alasannya adalah seluruh puskesmas, puskesmas keliling dan puskesmas pembantu telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dengan status tersebut, Sumerta mengatakan bahwa tidak perlu diatur lagi menggunakan perda tetapi nantinya akan diatur melalui peraturan bupati. Maka perda tersebut harus dicabut, baru selanjutnya baru diatur kembali melalui peratran bupati. “BLUD dapat mengatur keuangannya sendiri tidak diatur dalam perda lagi,” ujar Sumerta usai rapat Rabu (13/10).

Ketua Komisi IV DPRD Badung ini menjelaskan, dalam rapat pansus telah dibahas tentang retribusi pelayanan kesehatan. Namun karena objek pelayanan kesehatan sudah berstatus BLUD pembahasan tersebut tidak percuma. “Nantinya rancangan retribusi tersebut akan dipakai oleh bupati sebagai acuan untuk menetapkan angka-angka retribusi,” jelasnya dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. Nyoman Gunarta.

Baca juga: Tim Bulutangkis Putri Indonesia Bertemu Thailand di Perempat Final

Sumerta menambahkan, dari hasil rapat finalisasi, pihaknya bersama instansi terkait telah sepakat mencabut Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sehingga dapat disahkan secepat mungkin. (esa)

(bx/wan/man/JPR)

 TOP