alexametrics
25.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Pemilik Penginapan Tolak Pergub NTB Atur Tarif Hotel Jelang MotoGP

MATARAM, BALI EXPRESS – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat yang juga pemilik salah satu penginapan di Kota Mataram, Misbach Mulyadi menolak rencana pemerintah provinsi yang akan mengeluarkan Peraturan Gubernur NTB terkait tarif kamar hotel menjelang perhelatan MotoGP pada 18-20 Maret 2022 mendatang.

“Kami tidak setuju dengan wacana Pergub itu, pasti dapat dari owner dan akan mendapatkan penolakan, malah Pergub itu dianggap akan sia-sia,” ujar Misbach di Mataram, Rabu (9/2).

Bagi Misbach, tingginya tarif penjualan kamar hotel oleh pengelola hotel per malam merupakan hal yang sangat wajar, dan itu merupakan hukum pasar yang berlaku.

Karena itu, menurut Misbach, tarif kamar penginapan tinggi menjelang MotoGP suatu hal yang wajar karena bisnis pasar yang berlaku. Sebab, kata dia, kenaikan ini hanya bersifat sementara selama event internasional berlangsung. Kecuali, meroketnya harga kamar hotel maupun sewa mobil berlangsung lama. “Lagipula hanya 3 hari saat event berlangsung,” ucapnya.

Selain itu, dengan naiknya harga kamar hotel tersebut bakal berdampak pada naiknya pajak yang dikeluarkan pelaku hotel kepada pemerintah daerah. Ia pun mencontohkan, ketika melonjaknya harga cabai rawit di NTB kenyataannya tetap ada masyarakat yang membeli karena kebutuhan.

“Sudah ada pasarnya, perlu dicatat yang nonton dan menginap ini mereka yang berduit,” kata Misbach, pemilik Hotel Delima Mataram.

Senada disampaikan Misbach, Owner Golden Palace Hotel, Teddy S mengatakan sebagai pelaku usaha sangat menolak jika Pergub itu dikeluarkan, lantaran bukan urusan pemerintah yang menentukan tarif kamar hotel maupun sewa mobil. “Dimana-mana berlaku hukum pasar, tidak bisa dibendung,” ucapnya.

Teddy mencontohkan, event internasional serupa di Sepang, Singapura bahkan Jakarta dan Papua tidak ada yang meributkan soal surat edaran bahkan Pergub. “Kan lucu, event internasional ini adalah mereka-mereka yang berduit,” tegas Teddy.

Dengan naiknya harga kamar hotel juga berdampak pada karyawan. Mereka tidak hanya dapat bonus dari manajemen hotel, tetapi mendapat tips tambahan dari pengunjung hotel. “Pemerintah untung dapat pajak, karyawan juga dapat bonus,” katanya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi mengatakan, pemerintah provinsi tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB sebagai regulasi terkait tarif hotel. Hal ini seiring tingginya harga kamar di wilayah itu menyongsong perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada Maret mendatang. Namun sebelum itu pihaknya mengajak asosiasi perjalanan wisata dan stakeholder lainnya untuk bisa memahami dan mengerti kondisi tersebut.

“Regulasi tersebut nantinya menentukan harga berdasarkan lokasi dalam zonasi kawasan strategis pariwisata daerah,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi menambahkan, regulasi terkait harga ini tujuannya lebih mementingkan keberlanjutan event event internasional di NTB.

“Sebagai bentuk perhatian, Pemprov mengimbau soal rate harga ini untuk tidak hanya memanfaatkan situasi. Tetapi bagaimana keberlanjutan pariwisata ini bisa terus berjalan karena event ini juga tidak sekali tapi akan terus menerus,” katanya.ant


MATARAM, BALI EXPRESS – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat yang juga pemilik salah satu penginapan di Kota Mataram, Misbach Mulyadi menolak rencana pemerintah provinsi yang akan mengeluarkan Peraturan Gubernur NTB terkait tarif kamar hotel menjelang perhelatan MotoGP pada 18-20 Maret 2022 mendatang.

“Kami tidak setuju dengan wacana Pergub itu, pasti dapat dari owner dan akan mendapatkan penolakan, malah Pergub itu dianggap akan sia-sia,” ujar Misbach di Mataram, Rabu (9/2).

Bagi Misbach, tingginya tarif penjualan kamar hotel oleh pengelola hotel per malam merupakan hal yang sangat wajar, dan itu merupakan hukum pasar yang berlaku.

Karena itu, menurut Misbach, tarif kamar penginapan tinggi menjelang MotoGP suatu hal yang wajar karena bisnis pasar yang berlaku. Sebab, kata dia, kenaikan ini hanya bersifat sementara selama event internasional berlangsung. Kecuali, meroketnya harga kamar hotel maupun sewa mobil berlangsung lama. “Lagipula hanya 3 hari saat event berlangsung,” ucapnya.

Selain itu, dengan naiknya harga kamar hotel tersebut bakal berdampak pada naiknya pajak yang dikeluarkan pelaku hotel kepada pemerintah daerah. Ia pun mencontohkan, ketika melonjaknya harga cabai rawit di NTB kenyataannya tetap ada masyarakat yang membeli karena kebutuhan.

“Sudah ada pasarnya, perlu dicatat yang nonton dan menginap ini mereka yang berduit,” kata Misbach, pemilik Hotel Delima Mataram.

Senada disampaikan Misbach, Owner Golden Palace Hotel, Teddy S mengatakan sebagai pelaku usaha sangat menolak jika Pergub itu dikeluarkan, lantaran bukan urusan pemerintah yang menentukan tarif kamar hotel maupun sewa mobil. “Dimana-mana berlaku hukum pasar, tidak bisa dibendung,” ucapnya.

Teddy mencontohkan, event internasional serupa di Sepang, Singapura bahkan Jakarta dan Papua tidak ada yang meributkan soal surat edaran bahkan Pergub. “Kan lucu, event internasional ini adalah mereka-mereka yang berduit,” tegas Teddy.

Dengan naiknya harga kamar hotel juga berdampak pada karyawan. Mereka tidak hanya dapat bonus dari manajemen hotel, tetapi mendapat tips tambahan dari pengunjung hotel. “Pemerintah untung dapat pajak, karyawan juga dapat bonus,” katanya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi mengatakan, pemerintah provinsi tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB sebagai regulasi terkait tarif hotel. Hal ini seiring tingginya harga kamar di wilayah itu menyongsong perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada Maret mendatang. Namun sebelum itu pihaknya mengajak asosiasi perjalanan wisata dan stakeholder lainnya untuk bisa memahami dan mengerti kondisi tersebut.

“Regulasi tersebut nantinya menentukan harga berdasarkan lokasi dalam zonasi kawasan strategis pariwisata daerah,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi menambahkan, regulasi terkait harga ini tujuannya lebih mementingkan keberlanjutan event event internasional di NTB.

“Sebagai bentuk perhatian, Pemprov mengimbau soal rate harga ini untuk tidak hanya memanfaatkan situasi. Tetapi bagaimana keberlanjutan pariwisata ini bisa terus berjalan karena event ini juga tidak sekali tapi akan terus menerus,” katanya.ant


Most Read

Artikel Terbaru

/